Masyarakat harus mengawal RUU Terorisme dengan cara membuka semua Rapat Pansus RUU sampai nanti disahkan.
Begitu dikatakan anggota Pansus RUU Antiterorisme, Risa Mariska dalam Diskusi Publik 'Nasib Pembahasan RUU Terorisme' Setara Institute for Democracy and Peace di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Senin (14/5).
"Saya meminta dan mengajak kepada publik untuk bersama-sama mengawal UU ini sampai nanti disahkan, sudah waktunya pula rapat ini dibuat terbuka, transparansi untuk kita sama-sama mengawal sampai RUU ini disahkan," jelasnya.
Menurut Risa, sebagai anggota Pansus RUU Terorisme ia merasa kesulitan untuk meminta ketua Pansus, Muhammad Syafii untuk membuka rapat tersebut kepada publik.
"Kalau kita yang di dalam rapat pansus tentu akan sulit meminta rapat ini dibuka. Apalagi ketua pansus ini kan menguasai betul alur lalu lintas rapat, dia lah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur si A boleh bicara si B boleh bicara, tapi sepanjang rapat ini kan dibuat tertutup sehingga publik tidak mengetahui secara detail sampai di mana pembahasan rapat RUU terorisme ini," paparnya.
Kemudian, anggota Pansus RUU Antiterorisme Fraksi PDIP ini juga menyampaikan bahwa pernyataan Muhammad Syafii selama ini sangat tumpang tindih dengan kewajibannya sebagai Ketua Pansus RUU Terorisme.
"Perlu saya sampaikan juga bahwa pimpinan-pimpinan pansus ini, yang pertama dari Gerindra, Bapak Muhammad Syafii, ada beberapa statement nya di media kita bisa sama-sama kita lihat, menurut beliau ini, Santoso adalah Pahlawan dan justru teroris sendiri itu adalah polisi, ini menjadi tumpang tindih, padahal mereka punya kewajiban berat untuk menjaga RUU Terorisme ini sampai disahkan nanti," jelasnya.
Dia turut membawa nama Hanafi Rais sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme yang dinilainya bermasalah sebab latar belakang kedekatannya dengan Amien Rais yang dikenal kental menolak atau bertentangan dengan pemerintah Petahana Joko Widodo.
"Kemudian PAN, PAN ini wakil pimpinannya adalah hanafi rais, beliau anak dari seorang bapak amien rais, selama ini sangat kental menolak atau bertentangan dengan pemerintah Joko Widodo," jelasnya.
Dia turut mempertanyakan permintaan Supiadin Aries Saputra dari Partai Nasdem yang meminta keterlibatan TNI dalam setiap kasus Terorisme.
"Kemudian dari Nasdem, ada bapak Supiadin Aries Saputra, beliau ini purnawiran TNI, yang bagi beliau ini keterlibatan TNI merupakan keniscayaan, padahal kita sama sama tau juga, selama kasus terorisme ini terjadi, TNI tentu dilibatkan, maka pertanyaannya apa yang kurang dgn ketentuan yang sudah ada atau existing regulation?" jelas dia.
[sam]
