Berita

Arif Susanto/RMOL

Politik

Analis Politik: Politisasi SARA Penyakit Berulang

SABTU, 12 MEI 2018 | 15:58 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan politisasi SARA sebagai suatu penyakit berulang dalam kontestasi kekuasaan di Indonesia.

"Sejak Pemilu 1999, isu politisasi SARA digunakan untuk memukul lawan dan menangguk dukungan massa dalam memilih, meskipun tidak semasif sekarang," ujar Arif dalam diskusi publik "Pemilu Tanpa SARA" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/5).

Penyebab politisasi SARA sendiri menurutnya datang dari kesenjangan persaingan politik yang cukup besar di tengah lemahnya hukum dan etika politik di dalam lingkup masyarakat.


"Hal inilah yang kemudian dapat mendorong politikus untuk menjalankan SARA untuk memukul lawan politiknya," ujar Arif.

Politisasi SARA sendiri dinilai sebagai ekspresi politik kotor yang dapat menurunkan legitimasi hasil pemilu dan kualitas dari demokrasi.

Untuk itu upaya yang diperlukan dalam menghindari ekspresi kotor tersebut adalah dengan meningkatkan literasi politik dan media serta membuka ruang politik dialogis di tengah masyarakat.

"Masyarakat kita ini butuh pengembangan literasi politik dan media juga pemenuhan keadilan sosial, kita juga butuh politik dialogis yang mampu mempertaruhkan gagasan politik secara kritis sehingga kualitas demokrasi tersebut tetap terjaga," papar Arif. [rus]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya