Berita

Rizal Ramli-Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Ini Jawaban Kenapa Rizal Ramli Layak Jadi Cawapres Prabowo

SELASA, 08 MEI 2018 | 20:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ekonom senior DR Rizal Ramli layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Ada beberapa alasan yang menjadikan Rizal Ramli layak mendampingi Prabowo.

"Pertama, Rizal Ramli adalah sosok ekonom yang sudah berpengalaman di pemerintahan sehingga akan memudahkan melakukan pembenahan ekonomi menuju pada pertumbuhan ekonomi tinggi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada redaksi, Selasa (8/5).

Kedua, kata dia, Rizal Ramli pantas jadi cawapres Prabowo karena memiliki garis ideologi yang mirip dengan Partai Gerindra. Yakni sama-sama kritis terhadap kebijakan pemerintah terutama soal hutang dan impor pangan.


Kemudian, Rizal Ramli sudah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Pemenangan Gerindra Sandiaga Uno. Pertemuan berjalan dengan penuh keakraban dan kesepahaman dalam membangun Indonesia ke depan.

Keempat, Rizal Ramli bisa menjadi tokoh perekat diantara parpol-parpol pengusung. Sebagaimana diketahui saat ini terjadi persaingan antara PKS dan PAN dalam memperebutkan kursi cawapres Prabowo. Agar tidak terjadi perpecahan, maka tidak ada salahnya mempercayakan kursi cawapres kepada tokoh non parpol.

"Ini juga yang dilakukan oleh SBY ketika memilih Boediono dan Jokowi ketika memilih Jusuf Kalla sebagai cawapresnya," kata Sya'roni.

Kelima, Rizal Ramli sudah menyatakan diri maju sebagai capres. Artinya Rizal sudah mempersiapkan diri bertarung dalam kompetisi Pilpres. Jadi nanti saat kampanye Pilpres, Rizal Ramli tidak hanya "nebeng" pada Prabowo tetapi akan berkontribusi secara all-out dalam meraih suara rakyat.

"Dan saat menjadi wapres pun, Rizal Ramli tidak sekedar menjadi ban serep karena sudah mempersiapkan program-program ekonomi kerakyatan," tukas Sya'roni.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya