Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Sabda Mahatma Gandhi

SABTU, 05 MEI 2018 | 10:10 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PADA masa memimpin perjuangan bangsa India memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Kerajaan Inggris, Mahatma Gandhi meratapi penderitaan rakyat India dengan sabda "Tidak ada perbedaan bagi mereka yang terbunuh atau tergusur dalam hal apakah yang dilakukan terhadap mereka atas nama totalitarianisme atau demokrasi atau pembangunan atau apa pun".

Sabda Mahatma Gandhi itu semula sama sekali tidak bermakna bagi saya yang kebetulan bukan rakyat India dan belum pernah mengalami derita tergusur apalagi terbunuh.

Saya mulai sedikit mengerti makna sabda Mahatma Gandhi ketika saya menghadiri maka dengan mata kepala sendiri menyaksikan peristiwa penggusuran terhadap tanah dan bangunan di kawasan Bukit Duri yang sebenarnya masih dalam proses hukum di PN dan PTUN.


Alasanologi

28 September 2017 penggusuran secara paksa dan sempurna melanggar hukum atas nama pembangunan dilakukan terhadap Bukit Duri dengan berbagai alasan pembenaran.

Misalnya demi mencegah banjir sebab para warga yang kebetulan bermukim di tepi kali Ciliwung dituduh sebagai para biang keladi penyebab banjir padahal sejak masa penjajahan VOC, Kota Batavia sudah menjadi pelanggan banjir.

Kini kita tahu bahwa satu di antara sekian banyak penyebab banjir sebenarnya para warga (termasuk saya) yang bermukim di daerah permukiman baru yang dibangun di atas kawasan rawa yang semula merupakan kawasan penampungan air agar Jakarta tidak banjir.

Ada pula alasan berupa stigmasisasi warga liar kriminal perampas tanah negara bahkan PKI demi membenarkan penggusuran.

Sementara PN dan PTUN sudah membuktikan bahwa warga Bukit Duri tergusur sebenarnya bukan warga liar karena punya KTP, surat bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan, patuh membayar PBB dan mereka bukan anggota PKI.

Ada pula alasan beraroma keren banget yaitu rakyat wajib berkorban untuk digusur demi kepentingan umum.

Pengorbanan

Sungguh tidak adil dan beradab bahwa rakyat yang sudah miskin masih harus berkorban demi kepentingan umum dimana seharusnya yang berkorban adalah pemerintah.

Jangan lupa sejarah bahwa pada masa perjuangan kemerdekaan para pejuang kemerdekaan sejati seperti Jenderal Besar Soedirman beserta seluruh prajurit TNI siap mengorbankan bukan rakyat tetapi justru diri mereka sendiri.

Maka sebenarnya yang wajib berkorban bukanlah rakyat miskin tetapi Pemerintah DKI Jakarta yang menurut penegasan Presiden Jokowi secara pribadi kepada saya sebenarnya memiliki anggaran dana cukup besar untuk memberi ganti rugi kepada rakyat tergusur sesuai Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

Ada pula penjelasan bahwa para warga tergusur diperlakukan secara manusiawi sebab dipindah ke rumah susun yang ternyata berdasar sewa di luar jangkauan kemampuan rakyat miskin di samping lokasi rusunawa ternyata berpuluh kilometer dari lokasi rakyat tergusur mencari nafkah.

Berarti warga digusur secara berlapis ganda yaitu digusur dari lokasi pemukiman sekaligus juga lokasi pencarian nafkah.

Mas Joko dan Pak Harto

Pada saat menyaksikan penggusuran Bukit Duri barulah saya tersadar bahwa bagi kami (termasuk saya) yang tidak mengalami derita tergusur memang sangat mudah menuduh mereka yang tergusur sebagai warga liar, perampas tanah negara, kriminal, pembangkang kebijakan pemerintah bahkan PKI.

Kami (termasuk saya) yang tidak pernah merasakan derita digusur memang sulit mengerti kenapa rakyat tidak suka maka tidak mau digusur.

Presiden Jokowi yang di masa kanak-kanak di Solo beberapa kali mengalami derita digusur atas nama pembangunan, menegaskan kepada saya bahwa beliau sangat tidak setuju penggusuran dilakukan pemerintah atas nama pembangunan atau apapun tanpa memberi ganti rugi yang selayaknya kepada rakyat tergusur.

Mahaguru pembangunan berkelanjutan, Prof Emil Salim berkisah kepada saya bahwa Presiden Soeharto yang juga pernah ngelakoni hidup sebagai anak desa selalu wanti-wanti berpesan agar pemerintah memberikan ganti rugi di atas harga pasar kepada rakyat yang terpaksa digusur atas nama pembangunan.

Pak Harto sama dengan mas Jokowi di masa kanak-kanak pernah merasakan derita wong cilik.

Kini lambat laun saya mulai mampu memahami makna sabda Mahatma Gandhi di masa memimpin perjuangan bangsa India memerdekakan diri dari penjajahan. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya