. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur bersikap tegas untuk tidak mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.
Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal tersebut agar tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
"Sangat diharapkan sikap tegas dari pimpinan instansi agar pegawainya tidak menyalahgunakan kepentingan pribadi," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/5).
Febri mengaku belum mengetahui apakah di dalam Kemenpan-RB sudah ada peraturan yang mengatur penggunaan kendaraan dinas atau belum saat Lebaran.
Namun Febri menjelaskan bahwa pihak komisi antirasuah mengetahui dari media bahwa di kementrian terkait baru akan menyusun aturannya.
KPK pun mengingatkan Kemenpan-RB untuk menghormati keputusan bersama untuk bersatu mencegah tindak pidana korupsi.
"Karena sedang disusun, tentu KPK perlu mengingatkan ada prinsip dasar yang harus dihormati bersama kalau kita bicara pencegahan korupsi. Sikap-sikap kompromi dan melewati batas fasilitas pribadi dan dinas akan berisiko pada pencegahan korupsi itu sendiri," tukasnya.
Wacana penggunaan kendaraan dinas untuk pulang kampung oleh ASN disampaikan oleh Menpan-RB Asman Abnur pada Senin kemarin (30/4). Pada saat itu Asman menyebut penggunaan kendaraan milik negara dimungkinkan untuk digunakan dalam kegiatan mudik dengan syarat tidak ada biaya kantor atau uang negara yang digunakan.
Asman juga mengaku sedang menyusun aturan yang akan memayungi teknis rencana itu. Dia juga berjanji keputusan akan dikeluarkan sebelum Lebaran tiba pada pertengahan Juni mendatang.
[rus]
