Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi

Para pelaut Indonesia yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pekerja Indonesia (FBTPI) menuntut kesejahteraan di peringatan Hari Buruh atau May Day.

Mereka menuntut pemerintah membenahi regulasi standar pengupahan pekerja kapal.

“Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Namun pada praktik di lapangan, para pengusaha pelayaran dalam berbagai kebijakannya masih mengacu kepada KUHD,” terang perwakilan pelaut Imam Syafii dalam aksi May Day di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (1/5).

Karena acauan itu, sambungnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sering dilakukan perusahaan pelayaran.

“Selain itu, upah masih di bawah kata layak, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan juga nihil,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, dia juga mempersoalkan maraknya peredaran COP (sertifikat keterampilan) dan COC (sertifikat keahlian) pelaut palsu yang jelas merugikan pelaut juga dibeberkan olehnya.

“Ini jadi citra buruk Indonesia di kancah internasional dan penyebab terjadinya upah murah pelaut Indonesia di luar negeri,” lanjutnya.

Maka dari itu, FBTPI dalam memperingati May Day 2018 meminta kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi tentang standar pengupahan pekerja di kapal.

“Ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya pelaut dalam negeri harus memiliki upah sektoral nasional,” pungkasnya. [ian]