Kang Hasan: Jabar Selatan Harus Setara Dengan Jabar Utara

Jawa Barat bagian selatan harus merasakan pembangunan yang seimbang dengan daerah Jawa Barat Utara.

Selain itu, pusat pereokonomian di Jawa Barat Selatan juga harus segera direalisasikan sehingga angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan dan  mengangkat harkat martabat ekonomi masyarakat Jabar Selatan.

Demikian disampaikan calon gubernur Jawa Barat, Mayjen TB Hasanuddin atau kang Hasan saat menindaklanjuti pertemuan dengan presidium dan tokoh Masyarakat di Sukabumi Selatan yang ingin memekarkan diri menjadi Kabupaten Jampang.

"Mereka Ingin agar ada pemekaran Kabupaten Jampang untuk memudahkan administrasi pemerintahan dan pemerataan pembangunan," jelas Kang Hasan beberapa saat lalu (Sabtu, 28/4)

Empat Presidium Pemekaran di Jabar Selatan yakni Cianjur Selatan, Garut Selatan, Sukabumi Selatan (Jampang) dan Tasikmalaya Selatan  telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut dua, TB Hasanuddin (kang Hasan) dan Anton Charlyan (kang Anton). Bahkan kang Hasan menandatangani kesepakatan dengan para presidium.

Kang Hasan menambahkan, presidium dan tokoh masyarakat di Sukabumi Selatan ingin memekarkan diri menjadi Kabupaten Jampang.

"Mereka Ingin agar ada pemekaran Kabupaten Jampang untuk memudahkan administrasi pemerintahan dan pemerataan pembangunan," jelas Kang Hasan.

Presidium Pembentukan Kabupaten Jampang Dede Surahman menyampaikan  Kabupaten Jampang harus diwujudkan agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif. Serta masyarakat Jawa Barat bisa merasakan pemerataan pembangunan.

Menurut Dede, Presidium Pembentukan Kabupaten Jampang telah menggelar penelitian dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan kajian itu sumber daya manusia, sumber daya alam pemekaran Kabupaten Jampang layak diwujudkan.

"Kami menaruh harapan besar terhadap kang Hasan dan kang Anton bisa merealisasikan cita cita pemekaran. Mengingat beliau juga pernah menjabat 2 periode anggota DPR RI " jelas Dedi. [wid]