Sejak 2017 sudah tiga kapal angkut ke Kepulauan SeriÂbu, Jakarta Utara, terbakar dan meledak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak melakukan perawatan alat transportasi ke pulau utara Teluk Jakarta itu.
Kasus terbaru, Minggu pagi (22/4), satu unit kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta meledak di bagian mesin.
Akibat peristiwa tersebut lima orang mendapatkan perawatan intensif karena luka bakar, satu orang mengalami patah tulang kaki dan sisanya dirujuk ke RSUD Koja, Jakarta Utara.
Sebelumnya kapal penumpang Zahro Express terbakar di perairan Teluk Jakarta, Minggu, 1 Januari 2017. Setidaknya 23 korban dinÂyatakan meninggal dunia, semenÂtara 17 lainnya dinyatakan hilang akibat peristiwa tersebut.
Setelah itu, menyusul kapal terÂbakar pada April 2017 di perairan Pulau Ayer, Kepulauan Seribu dan mengakibatkan satu penumpang mengalami luka bakar. 21 lainnya dinyatakan selamat.
Melihat seringnya kebakaran kapal, anggota DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengungkapkan, audit anggaran perlu untuk mengetahui seluruh hal. Terutama kelayakan kapal.
"Dari audit ini nanti ketahuan bagaimana cara Dishub DKI Jakarta merawat dan memelihara kapal-kapal itu," kata Prabowo.
Anggota DPRD lainnya, SubÂandi, lebih tegas. Subandi yang pernah berprofesi sebagai naÂkhoda kapal ini mengatakan, Dishub tidak punya kompetensi merawat kapal.
Kesimpulan ini didapatnya saat dia berkunjung ke Dermaga Muara Angke, Jakarta Utara. Dia menemukan kapal hibah baru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tidak dapat diÂgunakan. Padahal kapal hibah ini termasuk kapal jenis terbaru.
Dia sempat minta kru Dishub menyalakan mesin kapal itu. NaÂmun, permintaan itu ditolak denÂgan alasan mesin sedang rusak. "Kapalnya mogok, padahal baru dan bagus," ungkap Subandi.
Untuk itu, dia meminta ada evaluasi menyeluruh sistem penanganan dan perawatan kapal-kapal milik Dishub DKI Jakarta. Sebab, kecelakaan di laut lebih berisiko dibandingkan di darat. Makanya perlu dibenÂtuk badan usaha baru di bawah Dishub DKI Jakarta. Tugasnya mengawasi operasional kapal.
Menurut Subandi, rentetan kasus terbakarnya kapal terseÂbut menjadi bukti buruknya pengelolaan manajemen transÂportasi laut di Ibukota.
Terlebih, kata dia, daftar hitam buruknya pengelolaan transporÂtasi laut tersebut turut disumbang Dishub dengan armadanya.
"Karena itu saya memperÂtanyakan kompetensi Dishub untuk merawat kapal-kapalnya. Baik itu milik sendiri atau kapal titipan," ujar Subandi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi positif penilaian yang disampaikan KomiÂsi Transportasi DPRD DKI. BahÂkan, dia menyebut poin mengenai minimnya kompetensi mengelola transportasi laut oleh Dishub DKI tak dapat disanggah.
"Mungkin ada benarnya dan itu masukan buat kita," kata Sandi di Balai Kota Jakarta.
Meski demikian, dia meminta agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Direktorat Perkapalan Kementerian Perhubungan (KeÂmenhub) selesai melakukan penyelidikan.
"Kita tunggu hasil investiÂgasinya apakah ini memang merupakan ketidakmampuan dari Dinas Perhubungan, lihat nanti," terang Sandi.
Sementara Wakil Kepala DiÂshub DKI Jakarta, Sigit WiÂjatmoko menyatakan, seluruh perawatan kapal milik dinas teÂlah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Begitu juga anggaran yang diperlukan untuk perawatan telah cukup. Tidak ada kekurangan yang berpotensi menyebabkan kerusakan.
Sigit mengaku akan mengauÂdit secara menyeluruh manajeÂmen transportasi laut di perairan Jakarta, khususnya kapal angkut menuju Kepulauan Seribu.
"Sesuai arahan Pak Wagub, ini akan menjadi momentum untuk melaksanakan audit menyeluÂruh," ujarnya.
Audit atau evaluasi, lanjutnya, akan dilakukan mulai dari kelaikan armada (kapal), dermaga, kemampuan Anak Buah Kapal (ABK) hingga prilaku masyarakat pengguna transportasi laut. Ini dilakukan setelah Komite NaÂsional Keselamatan TransporÂtasi (KNKT) bersama Direktorat Perkapalan Kementerian PerÂhubungan (Kemenhub) melakuÂkan penyelidikan. ***