Bambang Soesatyo dan H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem/Humas DPR
Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pemerintah RI dengan Pakistan pada Januari 2018 lalu, dapat segera terealisasi dan membawa manfaat positif.
Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pakistan, disepakati peningkatan kerja sama di bidang energi, perdagangan, pelatihan diplomatik, dan kerja sama protokol.
"Saya yakin pelaksanaan MoU tersebut dapat membawa efek positif bagi peningkatan hubungan Indonesia-Pakistan. DPR siap menjembatani apabila masih ada hal yang perlu diselesaikan antara pemerintah Pakistan dengan Indonesia," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem di ruang kerja pimpinan DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Bamsoet menuturkan, Pakistan sebagai negara republik Islam mempunyai hubungan emosional dan ikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia dan Pakistan punya peran besar dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Khususnya, dalam mengatasi masalah terorisme yang hingga kini masih menjadi isu internasional.
"Bapak pendiri Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno, telah menjalin persahabatan sejak kedua bangsa berjuang memperolah kemerdekaan. Kedua negara juga menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, bersama Myanmar, Sri Lanka dan India. Ini menjadi bukti kuatnya hubungan kedua bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia," terang Bamsoet.
Bamsoet juga mengapresiasi meningkatnya nilai perdagangan Indonesia-Pakistan. Tahun 2015 nilai perdagangan kedua negara tercatat 2,164 miliar dolar AS. Di tahun 2016, meningkat menjadi 2,175 miliar dolar AS. Dan, pada tahun lalu melonjak mencapai 2,639 miliar dolar AS.
"Melalui 4 MoU yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Pakistan di Islamabad pada Januari 2018 lalu, saya yakin nilai perdagangan kedua negara akan melonjak signifikan di tahun 2018 ini," harap politisi Partai Golkar itu.
Mantan ketua Komisi III DPR ini juga meminta dubes Pakistan tidak hanya memperkuat hubungan kedua negara di tingkat bilateral.
Hubungan di tingkat multilateral pun seperti forum D-8, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, serta di berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu ditingkatkan lagi. Karena itu, DPR akan mendukung Pakistan untuk mendapatkan status observer di ASEAN's Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
"DPR RI akan memberikan dukungan bagi Pakistan untuk menjadi observer di AIPA. Status tersebut akan memperkuat babak baru hubungan Pakistan dengan parlemen di negara-negara ASEAN. Kami juga berharap pemerintah Pakistan mendukung pencalonan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengaku memahami kondisi dalam negeri Pakistan yang masih menghadapi sengketa perbatasan wilayah dengan India di wilayah Jammu Kashmir. Dunia internasional melaporkan, setidaknya Pakistan dan India sudah tiga kali terlibat perang yang menimbulkan banyak korban jiwa.
"Kami menghormati sepenuhnya kedaulatan pemerintahan Pakistan dan India. Sebagai sahabat, kami berharap sengketa perbatasan ini bisa segera diselesaikan dengan damai dan sesegera mungkin. Jika membutuhkan pihak ketiga sebagai jembatan diplomasi, Indonesia maupun negara lain di anggota OKI dan PBB, tentu dengan senang hati akan membantu," pungkas Bamsoet.
Turut mendampingi Bamsoet dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto dan anggota Komisi VII DPR, Bara Hasibuan.
[wid]
