Berita

Tenaga Kerja Asing/Net

Politik

Jokowi Salah Besar Tuding Perpres TKA Gorengan Politik

KAMIS, 26 APRIL 2018 | 02:20 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Penilaian Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) dijadikan bahan politik bagi lawan tandingnya menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang salah besar.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin penjelasan atas dikeluarkan perpres tersebut dengan fakta yang terjadi di lapangan belakangan ini.

"Menurut saya ini bukan masalah bahan politik, bukan goreng-gorengan politik, tapi justru masyarakat ingin tau bagaimana sih keinginan awal dari kebijakan itu, sekali lagi menurut saya kalau ini hanya berkutat di arena publik tidak akan selesai," ujar dia di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (25/4).


Agar masalah TKA tidak berlarut-larut, Politisi partai PAN ini mengimbau calon presiden petahana itu beserta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk berkenan melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Komisi terkait.

"Jadi saya mengusulkan perlu ada semacam langkah politik dari DPR dan pemerintah untuk melakukan rapat konsultasi lah supaya tidak membias di persepsi masyakat, langkah konsultasi ini bisa dengan komisi yang terkait bisa dengan kemenaker, dengan presiden. Di sana Presiden bisa menjelaskan langsung dari bahwa ini tidak seperti itu (Penyimpangan Perpres) bahwa ini hanya untuk yang skill labor saja, tenaga kerja ahli, itu juga perlu dijelaskan," ujar Taufik.

Aparat hukum, kata dia, perlu juga mengambil bagian dalam hal ini bila terjadi penyimpangan terhadap Perpres yang telah dikeluarkan tersebut.

"Kalau kemudian masyarakat nanti mendapatkan katakanlah penyimpangan ternyata ada tenaga kerja asing, kuli-kuli juga ikut masuk, ini kan masyarakat dan aparat memiliki pegangan formal bahwa apa yang dikerjakan presiden ternyata di lapangan perlu pelurusan," jelas Taufik.

"Langkah yang terpenting adalah secepatnya pihak yang terkait, kemenaker, pemerintah harus menjelaskan secara langsung kepada publik atau perlu ada rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah, sebelum nanti ini bergulir lebih jauh manakala nanti terbentuk Pansus, terbentuk wah macem-macem, nanti malah semuanya jadi merasa setting point nya terpisah," tambahnya. [sam]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya