Berita

Tenaga Kerja Asing/Net

Politik

Jokowi Salah Besar Tuding Perpres TKA Gorengan Politik

KAMIS, 26 APRIL 2018 | 02:20 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Penilaian Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) dijadikan bahan politik bagi lawan tandingnya menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang salah besar.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin penjelasan atas dikeluarkan perpres tersebut dengan fakta yang terjadi di lapangan belakangan ini.

"Menurut saya ini bukan masalah bahan politik, bukan goreng-gorengan politik, tapi justru masyarakat ingin tau bagaimana sih keinginan awal dari kebijakan itu, sekali lagi menurut saya kalau ini hanya berkutat di arena publik tidak akan selesai," ujar dia di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (25/4).


Agar masalah TKA tidak berlarut-larut, Politisi partai PAN ini mengimbau calon presiden petahana itu beserta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk berkenan melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Komisi terkait.

"Jadi saya mengusulkan perlu ada semacam langkah politik dari DPR dan pemerintah untuk melakukan rapat konsultasi lah supaya tidak membias di persepsi masyakat, langkah konsultasi ini bisa dengan komisi yang terkait bisa dengan kemenaker, dengan presiden. Di sana Presiden bisa menjelaskan langsung dari bahwa ini tidak seperti itu (Penyimpangan Perpres) bahwa ini hanya untuk yang skill labor saja, tenaga kerja ahli, itu juga perlu dijelaskan," ujar Taufik.

Aparat hukum, kata dia, perlu juga mengambil bagian dalam hal ini bila terjadi penyimpangan terhadap Perpres yang telah dikeluarkan tersebut.

"Kalau kemudian masyarakat nanti mendapatkan katakanlah penyimpangan ternyata ada tenaga kerja asing, kuli-kuli juga ikut masuk, ini kan masyarakat dan aparat memiliki pegangan formal bahwa apa yang dikerjakan presiden ternyata di lapangan perlu pelurusan," jelas Taufik.

"Langkah yang terpenting adalah secepatnya pihak yang terkait, kemenaker, pemerintah harus menjelaskan secara langsung kepada publik atau perlu ada rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah, sebelum nanti ini bergulir lebih jauh manakala nanti terbentuk Pansus, terbentuk wah macem-macem, nanti malah semuanya jadi merasa setting point nya terpisah," tambahnya. [sam]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya