Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Politik Identitas Halal, Konyol Kalau Ceramah Diatur-atur

RABU, 25 APRIL 2018 | 17:04 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sependapat dengan ceramah Amien Rais yang mengimbau menyisipkan politik dalam setiap pengajian. Fadli tak melihat ceramah Amien memperkuat politik identitas.

"Politik identitas itu sangat halal dan politik identitas itu hampir terjadi dimana-mana," ujar Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).

Menurut penilaiannya politik identitas tidak masalah selama tidak menyerang identitas lainnya.


"Itu sah-sah saja gak salah, yang salah itu kita menghina agama lain merendahkan agama lain, golongan lain," ujar Fadli Zon.

Ia juga tak melihat kemungkinan konflik dari politik identitas yang dibangun masing-masing pihak.

"Menurut saya itu tidak memecah belah, itu sah saja. Contoh nya masyarakat Bali konfigurasinya agama Hindu ya wajar-wajar saja kan?" imbuhnya.

Ia justru tak sepakat dengan penggunaan jargon Bhineka Tunggal Ika namun dijadikan alat untuk membatasi politik identitas.

"Kalau kita mau dewasa kita jangan pura -pura bhinneka tunggal ika, bhineka tunggal Ika itu kenyataan, suatu keniscayaan," ujar Fadli Zon.

Pimpinan DPR RI ini tak sepakat dengan surat edaran Kementerian Agama terkait larangan menyisipi pengajian atau ceramah dengan unsur politik.

"Ini konyol, masa ceramah diatur-atur. Kalau begitu namanya intervensi yang terlalu jauh terhadap materi ceramah. Ini kan Menteri (Menag) banyak kerjaannya, jangan dipatok ceramah gak boleh berpolitik,. Mana sih yang dalam hidup ini yang gak berpolitik, politik semua, kalau sekedar buat imbauan sih gak masalah," ujarnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya