Berita

Setya Novanto/Net

Hukum

Novanto Harus Dimiskinkan Lewat Pasal Pencucian Uang

RABU, 25 APRIL 2018 | 03:29 WIB | LAPORAN:

Aparat penegak hukum diminta untuk tidak ragu memiskinkan terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto.

Setelah divonis 15 tahun bui, Novanto juga harus dimiskinkan lewat sangkaan pasal pencucian uang.

Hal itu penting lantaran Novanto melakukan kejahatan yang merugikan negara triliunan rupiah itu di saat kehidupan masyarakat kecil semakin sulit.


"Kalau seperti itu Novanto sudah layak dimiskinkan karena sudah tak punya hati nurani dan hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri," jelas Ketua Jaringan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Jamak), Khairul Umam dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/4).

Perbuatan mantan Ketua DPR RI itu, dinilainya sudah benar-benar mencederai kepercayaan rakyat yang memilihnya menjadi wakil rakyat.

"Kita nyatakan haram Novanto kembali ke panggung politik karena bisa korupsi lagi. Aksi tipu-tipunya perlu diwaspadai," demikian Khairul Umam.

Novanto dianggap terbukti secara sah menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan korupsi bersama-sama pihak lain dalam proyek e-KTP.

Dia juga dianggap memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Novanto juga disebut mengintervensi proyek pengadaan tahun 2011-2013 itu bersama-sama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Novanto yang pada saat itu masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar diduga mempengaruhi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang. [sam]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya