Perlindungan Ojek Online Belum Ada, Gerindra: Pemerintah Takut Pada Aplikator?

SELASA, 24 APRIL 2018 | 23:46 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mengaku heran dengan sikap pemerintah yang belum mengeluarkan payung hukum untuk melindungi pengendara ojek online.

Ia bahkan mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pengendara ojek online, sebab sudah berjalan tiga tahun pemerintah belum mengeluarkan aturan perlindungan ojek online dari pemilik aplikasi.

"Apakah pemerintah takut terhadap aplikator ini, siapa sih aplikator ini sebenarnya?" ujar Fary dalam Diskusi Froum Legislasi dengan tema 'Solusi Ojek Online, Revisi UU LLAJ atau Perpres?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah ikut hadir dalam setiap diskusi mengenai payung hukum terhadap pengendara ojek online. Terlebih mengenai kenaikan tarif pemerintah juga belum menentukan angka yang bisa disepakati.

Ia juga turut menyampaikan kekecewaan para pengendara ojek online yang mengaku telah bertemu dan dijanjikan kepastian perlindungan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mereka sudah bertemu dengan Presiden Jokowi bahkan sudah dijanjikan bahwa ini (payung hukum) bisa selesai tetapi setelah itu tidak ada juga follow up nya dan tidak ada langkah-langkah strategis yang akhirnya mereka melakukan demonstrasi kemarin itu," ujar Fery.

Lebih lanjut Fery mengharapkan agar revisi UU maupun payung hukum yang dibuat bisa memperhitungkan azas perekonomian kekeluargaan yang sudah tertera dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Teman-teman pengendara ojek ini merasa mereka tidak berdaya, semua penetapan, semua aturan itu diatur oleh perusahaan aplikator, ini prinsip negara harus hadir, intinya kita punya azas ekonomi kekeluargaan dan kalau itu dilanggar siapapun pemerintah harus menindaknya," paparnya. [nes]

Populer

Berita

Politik

Perlindungan Ojek Online Belum Ada, Gerindra: Pemerintah Takut Pada Aplikator?

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

MUI Melunak terkait Board of Peace

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite