Berita

Courtessy Call Dubes Korsel, Ketua DPD Bahas Peluang Investasi Di Daerah

SELASA, 24 APRIL 2018 | 19:52 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima courtesy call alias kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Kim Cang-beom di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).

Dalam pertemuan tersebut, Oesman Sapta meminta agar hubungan baik kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selata lebih ditingkatkan, terutama dalam bentuk investasi di daerah-daerah.

"Kami harapkan dengan ditugaskan kembali Yang Mulia menjadi Duta Besar untuk Indonesia akan meningkatkan hubungan ekonomi kita. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia menunjukkan bahwa Indonesia akan menduduki peringat 30 negara dgn pertumbuhan ekonomi yang baik," katanya.


Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Ketua BKSP DPD RI Bahar Ngitung tersebut, Oesman Sapta menjelaskan bahwa saat ini negara Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat melalui banyaknya pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia terus menjajaki kerja sama investasi dengan negara-negara asing agar dapat berinvestasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Oesman Sapta meminta agar Korea Selatan dapat lebih menanamkan investasi di Indonesia, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur kereta api di Kalimantan.
 
"Pintu kerja sama untuk Korea sangat terbuka lebar. Informasikan kepada DPD agar DPD bisa membantu Korea Selatan terkait investasi. Komunikasikan kepada kami. DPD sekarang mulai merubah mindset, DPD sekarang harus dapat mendorong investasi di daerah," ucapnya senator Kalimantan Barat ini.

Oesman Sapta juga mengapresiasi mulai terbukanya komunikasi antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Menurutnya hal tersebut merupakan tanda perdamaian antar negara di Semenanjung Korea tersebut. Adanya perdamaian tersebut juga dapat berpengaruh pada perkembangan negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Cang-beom mengatakan bahwa negaranya sampai saat ini telah menjalin kerja sama yang erat dengan Indonesia. Selain itu, negaranya akan terus menjajaki kerja sama baru dengan Indonesia. Dia berharap kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan dapat semakin erat melalui DPD.

"Mengenai kerja sama dengan Indonesia, kami terus menjajaki kerja sama terutama di industri padat karya. Kita juga memperluas bidang kerja sama di bidang budaya dan kesehatan. Dan ada kerja sama dengan Kementerian Perhubungan kedua negara untuk membangun railway kereta api di Indonesia," kata Kim Cang-beom.

Menurutnya, peran DPD RI di Indonesia sangat penting karena sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki peran untuk mensejahterakan daerah dan menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

"Peran DPD RI di Indonesia sangat penting kerena mewakili daerah untuk mensejahterakan dan menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.[dem]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya