Berita

Bara Krishna Hasibuan/RMOL

Politik

PAN Ikut Mencurigai PKB Ingin Jegal AHY

SELASA, 24 APRIL 2018 | 17:10 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Amanat Nasional (PAN) juga menangkap ada kesan 'menjegal' Agus Harimurti Yudhoyono di balik usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar deadline pendaftaran calon presiden/cawapres dimajukan menjadi 3 Agustus 2018.

"Saya pikir kita jangan melakukan penjegalan secara legal gitu ya, siapapun calon yang merasa pantas untuk maju itu saya pikir harus mempunyai kesempatan yang sama, jangan sampai ada satu calon yang mendapatkan diskriminasi," imbau Wakil Ketua Umum DPP PAN, Bara Krishna Hasibuan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/4).

Bara menekankan dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara punya kesempatan sama maju Pemilihan Presiden. Itu hak konstitusional yang tidak bisa dijegal.


"Kita berada dalam posisi level playing field di bawah pertarungan, ini bisa berlangsung secara fair tidak ada calon yang dengan sengaja dicegah untuk maju," tambahnya.

Ia pun mempertanyakan maksud PKB dengan usulannya tersebut.

"Saya tidak tahu apa alasannya yang menyebabkan mereka mengusulkan untuk seperti itu ya," cetusnya.

"Saya menganggap pencegahan secara dini itu adalah suatu diskriminasi yang tidak bisa terjadi dalam suatu demokrasi," imbuh Bara.

Menurutnya, sosok AHY berpotensi menjadi pemimpin di masa depan.

"Saya pikir dia orang muda yang punya potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan, jadi tidak ada alasan untuk melakukan penjegalan, jadi saya pikir siapapun setiap warga negara memiliki hak untuk maju kalau dia memenuhi persyaratan," pungkasnya.[wid]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya