Berita

Bara Hasibuan

Politik

Soal Jokowi-Prabowo, PAN: Harus Ada Kompetisi Yang Adil

SELASA, 24 APRIL 2018 | 16:09 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Gagasan menggabungkan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dalam satu paket Pilpres 2019 mengancam kompetisi politik yang seharusnya adil.   

Ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP PAN, Bara Krishna Hasibuan, pemilihan presiden di negara demokrasi wajib dibarengi kompetisi yang adil.

"Yang penting, siapapun yang dipilih, harus ada kompetisi yang fair," ujar Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).


Bara berpendapat, meskipun opsi duet Jokowi-Prabowo adalah opsi terbaik, namun lebih baik tidak terwujud demi berlangsungnya pertarungan yang demokratis.

"Kompetisi yang fair itu tetap penting. Memang selama ini ada ekses-eksesnya dalam sebuah kompetisi pemilihan presiden maupun legislatif, tapi bagi saya yang penting adalah proses belajar untuk menjadi bangsa yang lebih matang," tutur Bara.

Karena itu, kompetisi politik yang fair juga penting bagi masyarakat agar mempunyai alternatif dalam memilih.

"Rakyat itu harus melihat alternatif, ada choice, ada suatu pilihan yang dipresentasikan kepada rakyat mana yang terbaik, mana yang harus dipilih untuk memimpin bangsa ini ke depan," demikian Bara Hasibuan. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya