Berita

Foto/Net

Dunia

Warga Tuding Pemerintah Sengaja Bikin Kegaduhan

Bom Bunuh Diri Jelang Pemilu Afghanistan
SELASA, 24 APRIL 2018 | 10:55 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rasa duka akibat bom bunuh diri di Kabul, ibu kota Afghanistan yang menewaskan 57 orang, berubah menjadi amarah. Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dinilai sengaja membuat gaduh agar tetap berkuasa.

 Bom bunuh diri di depan kantor pemilihan umum di Dashte Barchi, kawasan barat Kabul, Minggu (22/4), menewaskan 57 orang dan melukai 100 lainnya. Ledakan ini menyasar warga sipil yang tengah antre mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan legislatif pada Oktober ini.

Korban tewas termasuk lima anak-anak dan 21 perempuan. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang juga melukai 119 orang itu.


ISIS menyatakan bahwa pengebom bunuh diri dengan sabuk yang berisi bahan peledak

"Mereka (pemerintah) mena­han orang, kemudian melepas­kannya untuk membunuh warga sipil," kecam pengguna Face­book bernama Ahmad Ahmadi.

Pengguna Facebook lain­nya menuliskan, ledakan terse­but terjadi di luar kantor pusat pendaftar pemilih jelang pemilu Oktober mendatang. Pengguna bernama Aminullah itu ber­kata kalau pemerintah sengaja membuat kegaduhan agar bisa memperpanjang masa jabatan mereka.

"Cara untuk segera terbe­bas adalah dengan melakukan pemilu, dan menyingkirkan pemerintahan korup ini," kecam Aminullah.

Ledakan pada Minggu itu itu merupakan serangan keempat yang menyasar lokasi pendaf­taran pemilih dalam sepekan terakhir.

Juru bicara Komisi Pemilihan Independen (IEC) Shafi Jalali berujar, ledakan itu tidak akan sampai mengganggu persiapan.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berjanji akan memba­las dan memburu kelompok yang mendalangi serangan bom bunuh diri tersebut.

"Serangan mereka tidak akan menghalangi niat kita men­jalankan proses demokrasi dan menjadi negara yang beradab. Kami akan buru mereka yang telah merusak perdamaian negeri ini," kecam Ghani.

Pemilihan legislatif akan dige­lar Oktober 2018, yang akan disusul dengan pemilihan presi­den pada tahun 2019. Catatan PBB menunjukkan, pemerintah pusat di Kabul hanya menguasai sekitar 30 persen Afghani stan. Sedang selebihnya berada di bawah ancaman serius Taliban serta ISIS. ***

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya