Niat cagub Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil memekarkan Kabupaten Bogor jadi tiga wilayah menuai kritikan. Maklum, pembentukan wilayah administratif baru butuh analisa mendalam, tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi berbau politis.
Cagub Jabar Ridwan Kamil menyatakan bakal memekarkan sejumlah daerah di Jabar, satu di antaranya Kabupaten Bogor, apabila terpilih.
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengaku, akan memecah wilayah Kabupaten Bogor jadi tiga wilayah administratif baru. Yakni Bogor Barat, Selatan dan Timur. Alasannya, luas wilayah Kabupaten Bogor dianggapnya terlalu luas dan jumlah penduduknya terlalu besar.
Pengamat perkotaan Nirwono Yoga mengatakan, ide memekarkan Kabupaten Bogor sebetulnya tidak urgent. Sebab memekarkan sebuah wilayah harus dilihat dari berbagai analisa dan sudut panÂdang. Di antaranya, pelayanan masyarakat, keuangan dan sumÂber pendapatan daerah. "Jadi kalau dibilang urgent saya kira tidak," ujarnya kepada
Rakyat Merdeka. Menurut Nirwono, akan terjaÂdi fraud jika pemekaran wilayah Kabupaten Bogor hanya berÂbau komoditas politis pilkada. Masyarakat di wilayah pemekaÂran bisa terbengkalai dan beban anggaran pemerintah pusat bisa bertambah.
Alih-alih memekarkan wilayah, lanjutnya, sebaiknya kepala daerah terpilih membangun terÂlebih dulu Kabupaten Bogor dari sisi ekonomi, pelayanan, hingga fasilitas kesehatannya melalui koordinasi antardaerah. Nantinya, apabila ekonomi, pelyananan dan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor dirasa sudah bisa mandiri barulah waÂcana pemekaran dilontarkan.
"Intinya, jangan sampai pemeÂkaran itu justru menyengsarakan masyarakat atau membebani anggaran pemerinta provinsi dan pemerintah pusat. Harus dikaji lebih dalam dan matang lagi," tandasnya.
Pengamat hukum tata negara asal Bandung, Prof Asep Warlan juga menilai pemekaran harus berdasarkan kajian mendalam. Pemprov Jabar harus melihat daerah-daerah yang akan diÂmekarkan secara objektif dari berbagai macam aspek.
"Jangan target jumlah kemuÂdian dipaksa jadi DOB (daerah otonom baru), padahal tak laik atau sebaliknya banyak yang laik malah enggak dijadikan DOB," kata Asep kepada Rakyat Merdeka.
Asep menyarankan, Pemprov Jabar mendatang harus melakuÂkan kajian lebih dulu sebelummenjanjikan jumlah DOB. Sebab, sambung dia, idealnya DOB muncul berdasarkan kaÂjian, bukan sebaliknya.
"Angka itu lahir karena hasil kajian itu bukan dibalik. Jadi kalau gubernur ke depan akan mengkaji lagi, harus mulai dari awal lagi semua dengan kajian mendalam," ungkap dia.
Sebelumnya, Sekjen Forum Komunikasi Nasional Calon Daerah Otonomi Baru, Bayu Rusnandar mengatakan, pemeÂkaran tiga wilayah baru di Bogor ini bukanlah sebuah produk instan demi transaksional poliÂtik semata. Tapi, telah melalui kajian ilmiah mendalam dan didasari atas kebutuhan mendesak karena ketimpangan dan kurang meratanya perhatian dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah.
"Pemekaran itu bukan produk instan, bukan karena kepentingan transaksional politik. Pemekaran Bogor esensinya memperjuangÂkan kesejahteraan rakyat, karena di Bogor itu unik, daerahnya sangat luas, penduduknya padat, PAD-nya tinggi tapi banyak ketimpangan," tuturnya.
Dewan Penasihat Daerah Otonomi Baru Bogor Timur, Zaenal Abidin berharap Ridwan Kamil mampu mewujudkan aspirasi masyarakat Bogor Timur.
"Daerah timur adalah daerÂah paling kacau, terutama inÂfrastruktur dan pelayanan pubÂliknya. Padahal dari sumbangan (PAD) besar karena wilayah industri. Mohon ini bukan hanya dikawal, tapi sebagai aspirasi yang ingin diwujudkan Kang Emil," harapnya. ***
