Berita

Bisnis

Bagi Yang Optimis, Disrupsi Ekonomi Adalah Berkah Di Balik Musibah

SENIN, 23 APRIL 2018 | 10:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Revolusi industri gelombang keempat atau Industry 4.0 hasil riset Mckinsey Global Institute pada 2015 dampaknya 3.000 kali lebih dahsyat daripada revolusi industri gelombang pertama abad ke 19.

Saat ini terjadi economic disruption (disrupsi ekonomi) atau perubahan cara dan fundamental bisnis yang disebabkan oleh revolusi teknologi digital. Perusahaan yang masih mempertahankan model bisnis kuno, cepat atau lambat akan terkena disrupsi.

Demikian disampikan pengusaha Sumaryoto Padmodiningrat dalam makalahnya bertajuk 'Disrupsi Kewirausahaan: Ancaman atau Peluang?' saat menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan bertema 'Disruptive in Global Business and The Impact on SMEs' dengan sub tema 'Enterpreneurship is Economic Security of Indonesia' di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Manajemen Bisnis Indonesia (MBI), Depok, Jawa Barat, Minggu (22/4). Selain Sumaryoto, pembicara lainnya adalah Guntur Supriyono.


"Akibat percepatan teknologi, hingga tahun 2030 sekitar 2 miliar pegawai di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan, dan di Indonesia, sekitar 50 juta pekerjaan akan hilang," ungkap Sumaryoto dalam keterangannya, Senin (23/4).

Tak pelak, lanjut Sumaryoto, karena kewirausahaan atau enterpreneurship bagian dari ekonomi, disrupsi ekonomi juga berdampak pada kewirausahaan, atau disebut disrupsi kewirausahaan.

"Disrupsi ekonomi akan memunculkan kesenjangan baru akibat hilangnya pekerjaan. Orang-orang yang bekerja pada sektor yang tergantikan oleh teknologi akan menjadi kelompok yang sangat rentan. Namun, di sisi lain, economic disruption juga akan memunculkan peluang baru. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta dari kondisi tersebut," jelas Sumaryoto yang juga mantan anggota DPR RI.

Pertanyaannya, disrupsi ekonomi (kewirausahaan), ancaman atau peluang? Bagi yang pemikirannya statis dan pesimistis, disrupsi ekonomi akan dipandang sebagai ancaman dan hambatan, karena mereka bisa kehilangan pekerjaan akibat adanya revolusi teknologi digital. Tapi bagi yang pemikirannya dinamis dan optimistis, disrupsi ekonomi justru akan dipandang sebagai peluang dan tantangan.

"Paling tidak, orang-orang yang optimistis akan memandang disrupsi ekonomi sebagai blessing in disguise (berkah di balik musibah)," papar pria low profile ini.

"Menghadapi disrupsi ekonomi (kewirausahaan), sebagian masyarakat dunia sudah mengantisipasinya dengan membuat usaha rintisan atau startup yang berbasis teknologi digital, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Bahkan startup digital Indonesia diprediksi akan tumbuh semakin subur tahun ini. Hal itu didorong kian merebaknya gaya hidup digital, baik di kalangan masyarakat urban maupun sub-urban," lanjutnya.

Mengapa startup bisa menjadi sukses. Poin penting startup bisa menjadi sukses karena kemampuan dalam memberikan solusi dari setiap tahapan dalam proses customer's journey secara cepat dan efisien melalui teknologi digital. Selain itu, startup bisa beroperasi dengan fleksibel, tidak terlalu dibatasi oleh regulasi-regulasi baku, sehingga bisa beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen.

Menurut Sumaryoto, kampus harus mampu melahirkan wirausahawan-wirausahawan yang memiliki usaha mandiri seperti Perusahaan Terbatas (OT), Comanditaire Venotschap (CV), Usaha Dagang (UD), koperasi dan kini terutama startup.

Para mahasiswa, masih kata Sumaryoto, juga bisa memilih profesi yang tak terpengaruh disrupsi ekonomi, yakni menjadi praktisi politik.

"Praktisi politik ini bisa menjadi pejabat publik di eksekutif (presiden/wakil presiden, menteri, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) dan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kota, atau DPRD kabupaten)," urainya.

Berdasarkan data KPU, Pemilu/Pilpres 2019 tersedia alokasi kursi bagi praktisi politik sejumlah dua kursi Presiden/Wapres, 575 kursi DPR RI (dari 80 daerah pemilihan), 136 kursi DPD RI (4 x 34 provinsi), 2.207 kursi DPRD provinsi (272 dapil) dan 17.600 kursi DPRD kota/kabupaten (2.206 dapil).

"Itu masih ditambah 34 menteri, 68 gubernur/wakil gubernur,  dan 900-an walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati," demikia Sumaryoto. [rus]

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya