Berita

Oesman Sapta/Net

Politik

Ketum Hanura: Itu Yang Bayar Survei Siapa?

SABTU, 21 APRIL 2018 | 12:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta tetap legowo ketika ditanya terkait rilis survei Cyrus terhadap elektabilitas partai politik dimana Hanura terancam gagal masuk Parlemen.

"Ya biarin saja, itu kan yang ngomong survei," kata OSO usai memberikan orasi kebangsaan di Universitas Sangga Buana YPKP, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/4).

Sambil berseloroh, ketua DPD RI itu mengatakan bahwa hasil sebuah survei sebetulnya bergantung pada pihak yang membiayainya.


"Itu kan tergantung yang bayar surveinya siapa?" sebut OSO.

Lembaga survei Cyrus Network merilis hasil survei terbarunya, Kamis (21/4). Survei yang dilakukan pada 27-3 April 2018 melibatkan 1.239 responden dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 3 persen.

Hasilnya, 1. PDIP 26,9 persen, Partai Golkar 11,5 persen, Partai Gerindra 11,5 persen, PKB 7,3 persen, Partai Demokrat 5,0 persen, PPP 4,3 persen, Partai Perindo 4,3, persen PKS 3,5 persen, Partai Nasdem 3,3 persen, PAN 1,5 persen, Partai Hanura 1,0 persen, Partai Berkarya 0,8 persen, PSI 0,3 persen, Partai Garuda 0,3 persen, dan PBB 0,2 persen. Dan, yang elum memutuskan 13,6 persen, tidak memilih 0,8 persen, serta rahasia/tidak menjawab 3,8 persen.

Untuk diketahui, UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur ambang batas Parlemen adalah 4 persen dari total suara sah nasional di pemilu legislatif. [rus]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya