Berita

Johnny G Plate/RMOL

Politik

Sekjen Nasdem: Dua Tujuan 'Politik Utusan' Jokowi

JUMAT, 20 APRIL 2018 | 13:52 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan 'politik utusan' yang dijalankan Presiden Joko Widodo memiliki dua tujuan utama yaitu kerjasama politik dan pertarungan asimetris.

"Tujuan yang pertama, kerjasama politik lintas partai politik baik di dalam koalisi pemerintah maupun di luar koalisi pemerintah," kata dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4).

Menurut Johnny G. Plate, kerjasama antar parpol masih tetap diperlukan.


"Kabinet kerja ini kan masih bekerja dua tahun kurang, jangan karena pemilihan umum malah diisi dengan kehancuran Indonesia, kita harus tetap solid sampai pemerintahan berakhir," ujar dia.

Tujuan kedua, menyangkut pertarungan asimetris, artinya saling berkontestasi sekaligus bekerja sama dalam mengusung calon presiden.

"Kedua, kita bersama-sama atau berbeda di dalam Pemilu 2019 itu pertarungn asimetris, kenapa asimetris? Kita bisa berkoalisi sebagai pengusung calon presiden tapi kita berkontestasi di pemilu legislatifnya, saling bersaing, jadi dia asimetris," ujar Johnny G. Plate.

Pertarungan asimetris inilah yang diharapkan dapat menciptakan suasana pemilu yang disambut suka ria oleh masyarakat.

"Diharapkan nanti justru pemilihan umum ini bukan menjadi arena dan momentum pemecah belehan bangsa, momentum itu justru menggunakan demokrasi untuk memilih pemimpin, bersama-sama bertanggung jawab menjaga agar pemilu kita sukses, berkualitas, pemimpin yang dihasilkan pun berkualitas sehingga rakyat dapat memilih dengan suka ria, kita namakan pemilu sebagai pesta demokrasi," tuturnya.

Ditambahkan Johnny G. Plate, upaya Presiden Joko Widodo yang mengutus Menko Polhukam Wiranto bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai wajah demokrasi Indonesia yang sesungguhnya.

"Dua komunikasi itu yang ingin dibangun, tidak hanya lintas koalisi tapi harus cross koalisi, lintas oposisi. Hal itu baik dan itu hal yang biasa, sebab demokrasi kita itu bukan demokrasi liberal barat, demokrasi kita ini demokrasi liberal Indonesia, pertarungan yang bebas tapi dengan cara dan kultur yang Indonesia, itu yang harus kita pertahankan," paparnya. [rus]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya