Berita

Johnny G Plate/RMOL

Politik

Sekjen Nasdem: Dua Tujuan 'Politik Utusan' Jokowi

JUMAT, 20 APRIL 2018 | 13:52 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan 'politik utusan' yang dijalankan Presiden Joko Widodo memiliki dua tujuan utama yaitu kerjasama politik dan pertarungan asimetris.

"Tujuan yang pertama, kerjasama politik lintas partai politik baik di dalam koalisi pemerintah maupun di luar koalisi pemerintah," kata dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4).

Menurut Johnny G. Plate, kerjasama antar parpol masih tetap diperlukan.


"Kabinet kerja ini kan masih bekerja dua tahun kurang, jangan karena pemilihan umum malah diisi dengan kehancuran Indonesia, kita harus tetap solid sampai pemerintahan berakhir," ujar dia.

Tujuan kedua, menyangkut pertarungan asimetris, artinya saling berkontestasi sekaligus bekerja sama dalam mengusung calon presiden.

"Kedua, kita bersama-sama atau berbeda di dalam Pemilu 2019 itu pertarungn asimetris, kenapa asimetris? Kita bisa berkoalisi sebagai pengusung calon presiden tapi kita berkontestasi di pemilu legislatifnya, saling bersaing, jadi dia asimetris," ujar Johnny G. Plate.

Pertarungan asimetris inilah yang diharapkan dapat menciptakan suasana pemilu yang disambut suka ria oleh masyarakat.

"Diharapkan nanti justru pemilihan umum ini bukan menjadi arena dan momentum pemecah belehan bangsa, momentum itu justru menggunakan demokrasi untuk memilih pemimpin, bersama-sama bertanggung jawab menjaga agar pemilu kita sukses, berkualitas, pemimpin yang dihasilkan pun berkualitas sehingga rakyat dapat memilih dengan suka ria, kita namakan pemilu sebagai pesta demokrasi," tuturnya.

Ditambahkan Johnny G. Plate, upaya Presiden Joko Widodo yang mengutus Menko Polhukam Wiranto bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai wajah demokrasi Indonesia yang sesungguhnya.

"Dua komunikasi itu yang ingin dibangun, tidak hanya lintas koalisi tapi harus cross koalisi, lintas oposisi. Hal itu baik dan itu hal yang biasa, sebab demokrasi kita itu bukan demokrasi liberal barat, demokrasi kita ini demokrasi liberal Indonesia, pertarungan yang bebas tapi dengan cara dan kultur yang Indonesia, itu yang harus kita pertahankan," paparnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya