Warga Nggak Tergiur Rusunami DP 0 Rupiah

Warga Jakarta tidak akan tergiur membeli rumah susun hak milik (Rusunami) dengan uang muka alias down payment (DP) 0 rupiah. Sebab, kebijakan ini belum memiliki landasan hukum dan masih membingungkan.

Pengamat kebijakan pub­lik dari Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahadiansyah menegaskan, program rumah DP 0 rupiah semestinya memiliki payung hukum berupa Perda maupun Pergub.

"Idealnya sebelum program ini dilaksanakan perlu dibuat aturan hukum terlebih dahulu, misalnya yang menyangkut mekanisme dan prosedur pem­bangunan, skema pembayaran, maupun pembiayaannya yang berasal dari APBD DKI Ja­karta," kata Trubus.

Apalagi hal itu juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financ­ing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kend­araan Bermotor (peraturan).

"Artinya Pemprov DKI Jakarta harus membuat aturan tersendiri mengenai Rusunami DP 0 Ru­piah," kata Trubus.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ricardo menjelas­kan, hendaknya warga tak tergiur membeli Rusunami itu sebelum ada landasan hukum-nya. Apal­agi dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program ini meng­gunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Padahal, diketahui bahwa kuota penerima FLPP dibatasi setiap tahunnya.

Dia mengungkapkan, pada 2018 ini Presiden Jokowi mem­berikan subsidi Rp 4,5 triliun un­tuk 42.326 unit rumah. Anggaran itu digunakan untuk mensubsidi bunga pinjaman menjadi hanya 5 persen selama masa pinjaman.

Sementara Gubernur Anies mengatakan, warga yang ingin mendapatkan rumah DP 0 Rupiah harus menabung Rp 2,3 juta per­bulan di Bank DKI. Sedangkan tahun, Bank DKI sendiri hanya dapat menyalurkan 447 unit ru­mah dengan skema FLPP.

Padahal, diketahui untuk Rusunami Klapa Village yang Januari lalu di launching An­ies jumlahnya 703 unit hunian, terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21.

"Saya sepakat dengan pernyataan Anies, kita hidup di negara hukum, itu semua tran­saksi lakukanlah dasar hukum. Kalau belum punya dasar hukum yang kuat, jangan melakukan transaksi. Jangan dibalik, tran­saksi dulu baru dibuat (dasar) hukumnya," kata Ricardo.

Pertanyaan selanjutnya, sam­bung Ricardo, siapakah yang nantinya berhak mendapatkan 447 unit rumah dengan fasilitas FLPP tadi. Kemudian Apa pertim­bangannya? Apalagi sekarang ini sudah sampai 10 ribu orang yang berminat mengikuti program ini.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan lainnya, target 250 ribu unit sampai 2022. Pada­hal, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, sampai 2022, pem­prov melalui tiga BUMD hanya akan membangun 9.772 unit.

"Saya kembali akan mengutip pernyataan Anies, Indonesia merupakan negara modern yang memiliki peraturan hukum. Menurut dia, seharusnya keja­dian ini dijadikan pengalaman agar tak terulang kembali ke de­pan. Ini pelajaran mahal dan ini peringatan bagi semuanya, taati peraturan hukum dari situ tran­saksi dilakukan," sindirnya.

Sebagai diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno me­nargetkan membangun 250 ribu rusunami dalam lima tahun atau 50 ribu rusun setiap tahun. Target itu dituangkan dalam RPJMD DKI 2018-2022.

Januari lalu, Anies Baswedan telah melakukan groundbreak­ing atau peletakan batu pertama pembangunan rusunami DP 0 rupiah. Groundbreaking dilaku­kan di Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.

Pada tahap awal akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan peraturan gubernur mengenai Unit Pelayanan Teknis (UPT) program rumah DP Rp 0 selesai pertengahan April. Den­gan begitu, pembentukan UPT bisa dilakukan.

"Pergubnya dalam penyusu­nan sekarang. Ditargetkan, mu­dah-mudahan sebelum pertenga­han April ini sudah selesai," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

Namun, sampai saat ini belum jelas skema pembiayaan pro­gram rumah DP Rp 0. Sandiaga sendiri masih berupaya agar skema FLPP bisa diterapkan.

"Pokoknya kalau misalnya menggunakan anggaran APBD. Kita akan koordinasikan dengan dewan (DPRD DKI). Yang kita akan dorong sebisa mungkin (skema) FLPP," ujarnya. ***