. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam bidang kelautan terutama dari sisi pariwisata. Namun potensi itu masih terkendala sumber daya manusia dan infrastruktur.
Demikian disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Sulut Ricky Toemandoek dalam diskusi "Menggali Potensi Kelautan Nasional" bersamaan dengan press gathering pimpinan MPR dengan wartawan parlemen di Hotel Grand Luley, Manado, Jumat malam (13/4).
Pembicara lain diskusi ini di antaranya Ayub Khan (Fraksi Demokrat), Andi Akmal Pasluddin (PKS), Yanuar Prihatin (PKB), Abdurrahman Abubakar Bahmid (kelompok DPD).
Ricky mengungkapkan Sulut memiliki potensi pariwisata dari kelautan. Namun potensi besar pariwisata itu terkendala dengan keterbatasan pelayanan imigrasi.
Menurut Ricky, setiap pesawat dari Cina membawa 200 wisatawan. Tapi hanya dilayani enam orang petugas imigrasi. "Kalau ada beberapa kali penerbangan dari Cina, petugas imigrasi kita kewalahan," ujarnya.
Karena itu, lanjut Ricky, Gubernur Sulut meminta untuk membatasi wisatawan dari Cina sebelum ada penambahan petugas imigrasi.
Kendala lainnya, Ricky menyebutkan apron di Bandara Sam Ratulangi Manado selalu penuh pesawat yang parkir setiap malam. "Pesawat terpaksa harus parkir di Gorontalo," tuturnya.
"Kita sedang merencanakan pembagunan bandara alternatif di Bitung. Landasan bisa mencapai 4.000 meter. Pembangunan bandara alternatif ini sudah ditawarkan ke pemerintah Cina," tuturnya.
Anggota MPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin melihat keluhan dari Kepala Bappeda Sulut menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi wisata yang kuat. Ketika turis membludak justru dibatasi karena kekurangan petugas imigrasi.
"Kita tidak menyiapkan diri menjadi bangsa yang unggul dalam pariwisata. Kita kehilangan visi tentang pariwisata," katanya.
Yanuar mencontohkan Perancis setiap tahun ada sekitar 90 juta wisatawan. Indonesia hanya 9 juta wisatawan setiap tahun. Thailand bisa mendapatkan 300 triliun dari pariwisata seandainya setiap wisatawan mengeluarkan Rp 10 juta.
"Kita tidak punya visi yang besar tentang pariwisata," ucapnya seperti dalam keterangan tertulis Humas MPR.
[rus]
