Sebanyak 2.000 angkutan kota (angkot) ditargetkan bergabung dalam program OK Otrip pada akhir 2018. Tapi diperkirakan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sulit tercapai. SeÂbab, sampai saat ini belum banyak angkot bergabung karena ketatnya peraturan.
Antara lain memberatkan mereka adalah harus mengeÂluarkan sejumlah uang untuk bisa bergabung dalam OK Otrip besutan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini.
"Sekarang menyetor sehari Rp 100 ribu saja susah. Jika bos harus mengeluarkan Rp 15 juta kan enggak mungkin. Itu aja permasalahannya," kata Andri, sopir angkot non OK Otrip.
Melihat hal itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik UniÂversitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah mengatakan, program tersebut kurang mendaÂpatkan respons dari warga JakarÂta. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan matang, terlebih lagi belum mempunyai payung hukum yang jelas.
"Masyarakat kurang peduli dengan program OK OTrip karena dari aspek substansi. Kebijakan OK OTrip tidak direncanakan dengan matang. Tidak ada payung hukum yang jelas, mekanisme dan prosedur juga belum jelas, kartu OK OTrip sendiri juga tidak jelas, tempat pembelian kartu juga gak jelas," kata Trubus saat dihubungi, kemarin.
Dosen Universitas Trisakti ini menerangkan, perencanaan yang tidak matang dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi pemerinÂtah provinsi DKI kepada warga. Sebab, masih banyak warga pengguna angkutan umum yang belum mengetahui OK OTrip.
"Sopir angkot (termasuk metroÂmini, kopaja, bus umum) sebagian besar juga tidak mengerti adanya program OK OTrip. Hal ini karÂena program OK Otrip terkesan dipaksakan, sehingga masyarakat merasa tidak ada keuntungann yang diperoleh dengan program itu," ungkapnya.
Trubus menyoroti program baru Pemprov DKI ini dari berbagai aspek. Misalnya, asÂpek struktur program tersebut perangkat pelaksanaannya diÂlakukan oleh Dinas PerhubunÂgan DKI, yang mana Dishub DKI juga belum memahami program OK OTrip.
"Dishub juga kurang meÂmadai pemahaman program OK OTrip. Selain itu pemilik angkot atau stakeholder juga kurang memahami mekanisme pembaÂyarannya, termasuk gaji sopir, kesejahteraan keluarga sopir, petugas timer," terangnya.
Sementara dari aspek buÂdaya, kata dia, pengguna angkot itu kebanyakan berasal dari masyarakat berpenghasilan renÂdah (MBR) yang tidak paham mengenai pembayaran bersistem non tunai (Cashless). Lantaran, selama ini mereka terbiasa denÂgan pembayatan tunai (Cash).
"MBR tidak paham sistem pembayaran non tunai. Pengguna angkutan dan sopir biasanya memÂbayar sistem tunai," ucap Trubus.
Menanggapi hal itu, Wakil GuÂbernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Dishub bertindak
'out of the box' dan membuat terobosan untuk mencapai target.
"Saya sudah sampaikan pada Dishub, Transjakarta dan tim keÂcil untuk 'think out of the box'. Karena kalau misal kita benturÂkan dengan birokrasi peraturan-peraturan kita akan sangat sulit mencapai target 2.000," kata Sandi di Jakarta, kemarin.
Sandiaga tidak membenarkan adanya biaya awal puluhan juta bagi calon peserta OK Otrip. Namun, dia mengakui ada investasi awal agar dapat bergabung program itu.
"Memang ada investasi awal yang harus dilakukan tapi ini sebetulnya merupakan bagian dari pengintegrasian antar moda dan dengan ada pengintegrasian mudah-mudahan biaya awal bisa tercover," ujarnya.
Politis Gerindra itu pun menÂjanjikan agar syarat dapat diperÂmudah. "Syarat untuk gabung memang sudah disampaikan (dipermudah)," katanya.
Namun yang terpenting, kata Sandi, adalah sosialisasi OK Otrip pada pengusaha angkot agar lebih banyak yang berÂgabung. "Yang terpenting adalah sosialisasikan karena ini yang dirasakan operator bahwa pemaÂhaman OK Otrip perlu ditingkatÂkan," kata Sandi. ***
