SEBUAH kebijakan pemerintah merupakan hal yang baik dan perlu diapresiasi. Pemerintah yang mau bekerja demi rakyatnya dan juga memberikan fasilitas yang baik bagi rakyatnya.
Namun namanya juga rakyat, tidak sesuai sedikit, pasti bereaksi seperti api yang selalu reaktif terhadap lingkungan sekitar. Sebuah kebijakan baru demi mengikuti tren di kancah internasional sepertinya akan terwujud. Menjadi bagian dunia, Indonesia tidak mau kalah dengan membuat kebijakan seperti di negara lain, meskipun memiliki dampak yang justru merugikan.
Kebijakan yang sedang marak diperbincangkan terutama di kalangan mahasiswa adalah kebijakan student loan atau peminjaman pelajar. Sebuah sistem keuangan yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lainnya di dunia.
Cukup menarik untuk dibahas karena pemerintah kali ini telah menempuh banyak hal untuk mensukseskan program kerja mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari hal ini. Kita ketahui semua bahwa Indonesia di era Presiden Jokowi memiliki program yang banyak, terutama program pembangunan infrastruktur.
Bahkan banyak program pembangunan tersebut didukung oleh dana dari kerjasama dengan negara lain. Hal ini tentunya dikarenakan pemerintah tidak memiliki dana yang banyak untuk mensukseskan program kerja pembangunan tersebut.
Meski demikian, program lain nampak masih perlu dikritik. Selain itu pendapatan negara sedang dipompa melalui perpajakan negara dimana pemerintah benar-benar mencari banyak celah dari pajak.
Selain itu juga kenaikan harga merupakan cara lain pemerintah untuk mendapatkan dana segar. Namun yang sangat mencengangkan adalah pemerintah akan merambah ke sektor pendidikan dimana student loan akan menjadi salah satu caranya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah membutuhan dana yang sangat besar demi pembangunan negara dengan memanfaatkan banyak cara.
Pendidikan yang menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia sekarang. Dimana, bisa saja pendidikan saat ini menjadi sebuah kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk melanjutkan kehidupan kecuali mereka ingin membuka bisnis yang di Indonesia masih sangat minim ketertarikan rakyat terhadap dunia ini. Pendidikan yang masih memiliki standar yang rendah, kualitas pengajar yang masih banyak di bawah standar selain itu juga fasilitas yang dimiliki masih rendah.
Belum lagi ketimpangan pendidikan di daerah dengan di kota-kota besar menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara segera. Belum selesai masalah tersebut, pemerintah akan memberikan "masalah" baru bagi rakyat berupa student loan, dimana pemerintah dengan bersedia untuk memberikan pinjaman bagi rakyat Indonesia untuk membiayai pendidikan tersier (kuliah).
Hal ini tentunya akan menimbulkan kontroversi terutama mekanisme yang akan digunakan nantinya, apakah menggunakan bunga atau seperti apa. Hingga saat ini Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi belum menjelaskan seperti apa mekanisme yang akan digunakan.
Tetapi bila sistem bunga akan diterapkan, akan menimbulkan masalah layaknya sistem student loan yang diterapkan di luar negeri seperti Amerika dan Inggris. Kedua negara ini mengalami masalah berupa penunggakan pembayaran yang dilakukan pelajar. Jumlah utang yang dimiliki sangat besar jika ditotalkan.
Berdasarkan data Yale University, melalu websitenya (18 Mei 2017), rata-rata hutang student loan di Amerika sekitar 37 ribu dollar AS dan 55 ribu dollar AS di Inggris. Di negara Swedia yang notabene menerapkan biaya gratis untuk kuliah, tetap meninggalkan hutang student loan 20 ribu dollar AS. Bahkan sistem ini memberikan beban bagi pemerintah Inggris hingga mencapai 100 miliar dollar AS dan di Amerika sekitar 7 juta peminjam dengan bunga 14 persen melewati pembayaran lebih dari 1 tahun.
Hal ini yang perlu dipelajari oleh para pemangku kekuasaan mengapa hal ini bisa terjadi. Selain itu student loan bisa berakibat tunggakan seumur hidup bila pelajar tidak dapat melunasinya. Hal ini bisa berimbas pada telatnya mereka dalam mempersiapkan kehidupan selanjutnya seperti membentuk keluarga, membeli rumah, pakaian dan perlengkapan lainnya untuk mereka berkehidupan.
Karena Indonesia masih tergolong sebagai negara yang masih memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah dan fasilitas ini mungkin akan digunakan oleh mereka yang tidak mampu dan akhirnya mencekik kehidupan mereka.
Banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh negara dalam hal ini karena ini tentunya bisa saja membantu namun bisa juga malah membebani rakyat padahal pendidikan harusnya bisa dijamin oleh negara demi peningkatan kualitas manusianya.
[***]Maulana Syarif HabibiMahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
