Berita

Nusantara

Dewan DKI Sarankan Pemprov Buat Kurikulum Pendidikan Bahaya Narkoba

RABU, 11 APRIL 2018 | 05:23 WIB | LAPORAN:

. DPRD DKI Jakarta mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Laporan hasil pembahasan dibacakan oleh Merry Hotma yang merupakan anggota badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) dari F-PDIP.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya kurikulum baru tentang bahaya narkoba.


Dalam penyampaian hasil tersebut, Merry menyarankan agar Pemprov DKI segera membuat kurikulum baru dalam dunia pendidikan mengenai bahaya narkoba.

Dewan beralasan, maraknya pengguna narkoba di kalangan pelajar menjadi cikal-bakal rusaknya bangsa di masa depan.

"Sebagai bentuk perlindungan warga Jakarta dari peredaran narkoba, harus ada kurikulum pedidikan 'Bahaya Narkoba' yang diberikan di semua jenjang pendidikan," kata Merry di Balaisidang DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).

Ia mengharapkan jika kurikulum tersebut diterapkan akan menekan angka penggunaan narkoba di kalangan pelajar.

Sehingga, para pelajar hanya fokus kepada apa yang mereka lakukan yakni belajar dengan sungguh-sungguh.

Selasa, DPRD DKI mensahkan empat Raperda, peraturan daerah tentang perindustrian; peraturan daerah tentang perpasaran; peraturan daerah tentang perusahaan unum daerah Pasar Jaya, dan peraturan daerah tentang tencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya