Berita

Nusantara

Pemprov DKI Masih Konsultasi Soal Pelepasan Saham Delta

SELASA, 10 APRIL 2018 | 14:52 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggodok masalah pelepasan saham di perusahaan produsen minuman keras jenis bir, PT Delta Djakarta Tbk.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih melakukan konsultasi dengan beberapa pihak terkait menyangkut wacana itu. Pasalnya, perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kita akan cari struktur yang terbaik kita juga akan sosialisasikan dengan baik. Kita koordinasikan juga dengan OJK kita ingin bahwa proses ini terbuka dan menghasilkan kebijakan yang terbaik atas perfolio yang dimiliki Pemprov semenjak tahun 1970," katanya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).


Hal itu kata dia sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Diakui Sandi, beberapa pemerintahan sebelumnya sama sekali belum melakukan kajian soal itu.

"Kali ini kami akan mengambil kebijakan. Mohon teman-teman sabar karena ini ada Undang-Undang Pasar Modal yang harus kami patuhi dan juga ada Undang-Undang PT, Keterbukaan Informasi juga mengenai confidenciality dan ini harus dikoordinasikan," jelasnya.

Meski demikian, Sandi mengakui bahwa pihaknya belum bisa secara gamblang akan melepas saham perusahaan tersebut atau tidak menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir April nanti. Lagi-lagi, hal itu sesuai dengan arahan Anies.

Dipertegas wacana pelepasan saham itu sesuai dengan janji kampanye, Sandi bilang tidak. Sebab menurutnya, review portofolio saham merupakan hal yang sangat lumrah. Yang pasti kata dia, review itu untuk melihat apakah sebuah investasi yang dilakukan Pemprov mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat Jakarta atau tidak.

"Bahwa ke kita harus melihat investasi itu mendatangkan kemaslahatan buat masyarakat dan investasi yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat itu yang betul-betul terekam daripada big data disini apa yang dibutuhkan, lapangan kerjaan, juga dari segi bagaimana pendidikan buat masyarakat apakah porfolio ini memberikan juga kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini yang menjadi poin yang kita prioritaskan ke depan," demikian Sandi. [mel]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya