. Kesalahan prosedural kerjasama Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dengan perusahaan di Taiwan diakui langsung oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman.
Pengakuan tersebut disampaikan Erzaldi saat bertemu dengan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya di Bandar Udara Internasional Adisutjipto, Yogyakarta.
Hal itu disampaikan Didit ketika menerangkan satu dari 17 bahan interpelasi di hadapan masyarakat alim ulama yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Babel, di ruang kerjanya, Pangkalpinang, Senin (9/4).
"Itu diakui oleh Pak Gubernur pas di Yogyakarta. Beliau pun minta maaf," kata Didit di hadapan alim ulama yang mempertanyakan hak interpelasi DPRD Babel.
Menurut Didit, MoU Pemprov Babel dengan Taiwan di sektor pendidikan dan tenaga kerja itu merupakan pelanggaran konstitusional yang sangat berat, bahkan berdampak buruk bagi putra-putri Babel yang sudah terlanjur sudah menetap di Taiwan.
"Bayangkan, kita (Indonesia) yang punya jalinan diplomasi dengan Malaysia juga masih sering ada masalah, apalagi enggak ada sama sekali. Terjadi hal yang tidak diinginkan DPRD pasti juga akan disalahkan, padahal dalam hal ini kita tidak pernah dilibatkan," jelasnya.
Ketua DPD PDIP Babel itu juga mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh DPRD Babel sudah sesuai dengan amanat UU. Disebutkan, interpelasi mestinya tidak perlu ditakuti karena tidak lebih dari hak bertanya kepada Gubernur yang merupakan pemimpin di eksekutif.
"Interpelasi bukan barang haram, memang ada hak angket (pemakzulan) tapi ini prosesnya masih jauh," terangnya.
Didit menambahkan, bahwa interpelasi yang akan dilaksanakan pada 16 April mendatang hanya untuk menegur Gubernur mengingat upaya yang sudah dilakukan DPRD Babel untuk berdialog selalu mendapat penolakan.
"Jadi saya pastikan ini bukan dendam, dan perlu kami jelaskan terjadinya permasalahan ini karena misskomunikasi yang luar biasa semenjak beliau dilantik. Kami pun bersyukur adanya audiensi ini untuk melurusukan permasalahan yang terjadi agar kami tidak dikira zalim terhadap Pak Gubernur," imbuh Didit.
Sebelumnya seperti diberitakan
RMOL Babel, Ahmadi Sopian selaku koordinator forum mengaku audiensi yang dilakukan ini merupakan suatu keresahan yang dialami masyarakat ketika dua lembaga kisruh hingga mencuat kabar pemakzulan terhadap Gubernur.
"Jadi Pak Didit, para alim ulama kita ini sering ditanya oleh jemaahnya di masjid apa benar terjadi demikian. Setidaknya apa yang diketahui dari audiensi ini dapat diberitahukan kepada jemaah. Kami pun berencana untuk ketemu dengan Gubernur setelah dari DPRD," ungkap Ahmadi.
Sementara perwakilan lainnya, Ustad Hendi Kurnia menyampaikan bahwa ini pertama dirinya menginjak kaki di gedung DPRD Babel sejak dibangun. Kedatangan ia bersama rombongan mengharapkan apa yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.
"Di sini kami ingin curhat, kami anak negeri Babel prihatin ada masalah ini. Kalau benar ada problem kan ada dialog yang baik dan buka berkata-kata di media. Dewan panggil Gubernur, ngomong bener-bener. Dan saya tegaskan, di sini saya tak ada kepentingan, tapi yang tahu Pak Gubernur inilah yang peduli dengan umat," ujar sang Ustad.
[rus]
