Sandiaga Ingin Investasi Pariwisata Kepulauan Seribu Libatkan Warga

. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ekomendasi yang disampaikan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB atas nama PT Bumi Pari Asri Griyanusa dan PT Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara bakal ditindaklanjuti.

Sandi mengatakan bahwa setelah menerima laporan itu secara resmi, pihaknya akan segera melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

"Tentunya laporan ini akan kami konsultasikan," kata Sandi di Kantor Ombudsman RI, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku bahwa ingin menjadikan dunia pariwisata di Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Pari kembali menggeliat. Konkretnya adalah dengan melibatkan masyarakat menjaga lingkungan hidup.

"Dan juga bagaimana nanti ke depan inventarisasi dari aset-aset milik Pemprov DKI di kawasan Kepulauan Seribu untuk membangun kawasan pembangunan berbasis eco-tourism (pariwisata berbasis lingkungan)," imbuhnya.

Nah, untuk mewujudkan itu, pihaknya berencana untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ombudsman RI.

"Intinya kita ingin apresiasi Ombudsman yang sangat punya perhatian khusus berkaitan dengan keluhan warga dan bagaimana membangun pariwisata di Kepulauan Seribu ke depan juga merangkul dunia usaha. Investornya ada kepastian hukum tapi juga melibatkan masyarakat. Jadi itu yang nanti akan menjadi langkah selanjutnya dari Pemprov DKI," demikian Sandi. [rus]