Berita

Ahmad Muzani/Net

Politik

Gerindra Tidak Takut Demokrat Merapat Ke Jokowi

KAMIS, 05 APRIL 2018 | 15:26 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Gerindra tidak gentar sama sekali dengan kabar bahwa Demokrat akan merapat ke barisan koalisi Presiden Joko Widodo, sebagaimana didengungkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Gerindra tidak takut," ujar Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

Muzani menjelaskan bahwa dalam sejarah demokrasi Indonesia, calon dengan koalisi besar belum tentu menang dalam pilpres. Bahkan terkadang calon presiden dengan koalisi minim partai acapkali tampil sebagai pemenang.


“Itu hal biasa, jadi secara demokrasi kita sangat variatif," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai bahwa pihaknya menghargai keputusan Demokrat jika memang memutuskan berkoalisi dengan Jokowi.

"Tidak apa-apa, sekali lagi setiap partai memiliki keputusan mandiri, keputusan yang bebas, dan kita tidak bisa mencampuri rumah tangga orang lain, kami sangat menghargai kalau itu pilihan partai tersebut," imbuhnya.

Di satu sisi, Muzani menjelaskan bahwa Gerindra sudah bulay akan mendukung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Yang ingin kami kemukakan di tempat ini adalah bahwa Pak Prabowo insya Allah hampir pasti beliau maju sebagai capres dengan koalisi yang terbatas, siapa saja koalisi tersebut yang jelas memenuhi syarat UU, 20 persen," tukasnya.

Romahurmuziy mengaku telah mengajak Demokrat bergabung mendukung Jokowi. Namun, ajakan tersebut belum direspon secara resmi oleh SBY.  Ia hanya menyebut SBY mengapresiasi sejumlah kebijakan Jokowi sebagai presiden. Apresiasi itu, ia nilai sebagai sinyal SBY bakal mengarahkan Demokrat mendukung Jokowi.

Meski demikian, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean sudah membantah kabar Demokrat akan merapat ke koalisi pendukung Jokowi.

"Mungkin pak Romy melihat dari sudut pandang pendukung Jokowi, sehingga berasumsi bahwa Demokrat akan dukung Jokowi," tukasnya. [ian]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya