Berita

Ahmad Muzani/Net

Politik

Gerindra Tidak Takut Demokrat Merapat Ke Jokowi

KAMIS, 05 APRIL 2018 | 15:26 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Gerindra tidak gentar sama sekali dengan kabar bahwa Demokrat akan merapat ke barisan koalisi Presiden Joko Widodo, sebagaimana didengungkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Gerindra tidak takut," ujar Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

Muzani menjelaskan bahwa dalam sejarah demokrasi Indonesia, calon dengan koalisi besar belum tentu menang dalam pilpres. Bahkan terkadang calon presiden dengan koalisi minim partai acapkali tampil sebagai pemenang.


“Itu hal biasa, jadi secara demokrasi kita sangat variatif," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai bahwa pihaknya menghargai keputusan Demokrat jika memang memutuskan berkoalisi dengan Jokowi.

"Tidak apa-apa, sekali lagi setiap partai memiliki keputusan mandiri, keputusan yang bebas, dan kita tidak bisa mencampuri rumah tangga orang lain, kami sangat menghargai kalau itu pilihan partai tersebut," imbuhnya.

Di satu sisi, Muzani menjelaskan bahwa Gerindra sudah bulay akan mendukung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Yang ingin kami kemukakan di tempat ini adalah bahwa Pak Prabowo insya Allah hampir pasti beliau maju sebagai capres dengan koalisi yang terbatas, siapa saja koalisi tersebut yang jelas memenuhi syarat UU, 20 persen," tukasnya.

Romahurmuziy mengaku telah mengajak Demokrat bergabung mendukung Jokowi. Namun, ajakan tersebut belum direspon secara resmi oleh SBY.  Ia hanya menyebut SBY mengapresiasi sejumlah kebijakan Jokowi sebagai presiden. Apresiasi itu, ia nilai sebagai sinyal SBY bakal mengarahkan Demokrat mendukung Jokowi.

Meski demikian, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean sudah membantah kabar Demokrat akan merapat ke koalisi pendukung Jokowi.

"Mungkin pak Romy melihat dari sudut pandang pendukung Jokowi, sehingga berasumsi bahwa Demokrat akan dukung Jokowi," tukasnya. [ian]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya