Puluhan kepala desa dari 15 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta 'terciduk' Panwaslu setempat menjadi pengurus partai politik.
"35 kepala desa di 15 kecamatan sudah menyatakan mundur dari jabatannya di struktur partai politik," ujar Ketua Panwaslu Purwakarta, Oyang Este Binos seperti dimuat RMOLJabar.Com, Minggu (1/4).
Menurutnya, jajaran Panwaslu Kabupaten Purwakarta masih terus menyisir keberadaan kades yang ditenggarai menjadi pengurus parpol di dua kecamatan lainnya.
"Kami masih menyisir Kecamatan Sukasari. Untuk Kecamatan Purwakarta, karena jumlah desanya hanya satu (sembilan kelurahan), kemungkinan sudah clear. Terbanyak di Kecamatan Bojong ada sekitar 11 Kades," katanya.
Mundurnya para kepala desa ini didasari hasil pengawasan ketat dari Panwaslu Kabupaten Purwakarta. Pengawasan tersebut dilakukan sejak masa awal tahapan Pilkada Purwakarta 2018 ini.
"Yang dilanggar adalah UU 6/2014 Tentang Desa Pasal 51. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kepala desa atau perangkatnya dilarang menjadi pengurus partai politik," ucapnya.
Selain itu keikutsertaan perangkat desa juga dijelaskan dalam pasal 52 ayat 1 UU 6/2014. Perangkat desa yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tulisan.
"Selanjutnya pada pasal 52 ayat 2 nya, jika masih ada kepala desa dan perangkat desa yang 'kekeuh' melanggar sanksinya lebih berat. Akan ada tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian total," tegasnya.
Bukan hanya itu, kepala desa juga dilarang ikut terlibat kampanye pasangan calon tertentu.
"Jika ada yang ketahuan maka akan dikenakan sanksi pidana paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan," jelasnya.
Kemudian ditambah denda paling sedikit Rp 600 ribu dan maksimal Rp 6 juta.
"Makanya para kades diharapkan berpikir panjang terlebih dahulu jika akan masuk ranah politik," imbuhnya.
Ia berharap kejadian kades terciduk masuk struktural parpol tidak terulang lagi.
"Susah
kan jadi kepala desa, sebaiknya jangan disia-siakan oleh hal tidak perlu," ujarnya.
[wid]
