Sejumlah warga, terutama guru dinniyah menuntut kesejahteraan dan ruang kelas yang layak di madrasah.
Dadang Gowi, salah seorang guru diniyah Kabupaten Ciamis, menjelaskan bahwa selama ini pemerintah masih tidak memperhatikan kondisi guru diniyah.
"Tidak ada gaji, padahal peran kami sama dengan guru lainnya, yakni mencerdaskan bangsa terutama dalam keimanan dan ketakwaan,†kata dia di Gedung PGRI, Desa Banjarsari.
Kepada, Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rhuzanul Ulum, Danang berpesan agar dapat memperhatikan kesejahteraan guru dinniyah dan fasilitas Pendidikan di madrasah.
"Guru dinniyah seharusnya diperlakukan sama dengan guru SD lainnya. Jika mereka mendapat tunjangan sertifikasi dan guru honorer mendapat SK dari pemerintah daerah, kenapa guru diniyah sama sekali tidak," jelasnya.
Uu prihatin dengan kondisi yang dihadapi para guru diniyah di Ciamis. Hal itu berbeda jauh dengan perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Di wilayah yang dipimpinnya, sekitar 28 guru diniyah dibantu honor 100 ribu per orang.
"Memang tidak besar, tapi itu bentuk bantuan dari pemerintah yang bisa terus menerus ditingkatkan,†kata Kang Uu kepada sekitar 200-an warga yang hadir.
Uu menjelaskan, program Rindu (Ridwan Kamil-Uu) dalam hal meningkatkan kesejahteraan Pendidikan agama adalah dengan membuat Perda Pesantren.
Perda itu mengatur soal keberpihakan pemerintah provinsi yang lebih besar pada dunia Pendidikan dan prasarana pesantren, termasuk mensejahterakan para guru pesantren serta guru ngaji.
"Jadi, ke depan, Pendidikan itu tak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarananya saja, tapi juga akan memperhatikan kesejahteraan para guru, terutama guru-guru diniyah ini,†ujar Bupati Tasikmalaya yang meraih penghargaan sebagai Pembina Desa Terbaik di Indonesia dari Kemendagri.
[sam]
