Berita

As'ad Said Ali/Net

Politik

Kiai As'ad: Silakan Dirikan Khilafah, Tapi Jangan Di Indonesia!

Pancasila Sudah Naungi Syariat Islam
SABTU, 31 MARET 2018 | 08:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pancasila adalah ideologi terbaik di dunia. Dalam Pancasila terdapat harmoni tentang kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi serangan ideologi transnasionial yang ingin memecah belah Nusantara.

"Pancasila itu artinya gotong royong, serasi, selaras, baik dalam beragama maupun berbudaya. Artinya dengan Pancasila jiwa orang Indonesia terbentuk menjadi manusia yang harmonis dan toleran. Itulah kekuatan Pancasila dan itu telah kita buktikan sejak dari jaman kemerdekaan sampai sekarang," ujar mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As'ad Said Ali di Jakarta, Jumat (30/3).

Menurut Kiai As'ad, Pancasila yang lahir dari hasil kesepakatan para tokoh negeri, baik tokoh nasionalis maupun tokoh agama, saat Indonesia baru didirikan. Terbukti Pancasila menjadi ideologi terbaik bagi Indonesia dengan berbagai keragamannya.


Kendati demikian, ia tidak menampik ada banyak kelompok yang ingin 'menggoyang' Pancasila. Karena itu bangsa Indonesia harus terus memperkuat persatuan dan pemahaman Pancasila sebagai antisipasi dari berbagai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pancasila itu adalah satu kesatuan antara agama dan budaya atau hubbul wathon minal iman. Artinya dengan lima sila yang ada, negara kita bukan negara sekuler atau teokrasi, tapi negara beragama," imbuh mantan Wakil Ketua Umum PBNU ini.

Ia mengungkapkan, setelah periode reformasi lalu, ada kelompok yang ingin menarik Indonesia menjadi negara sekuler. Misalnya, mereka mengatakan Pancasila ingin 'dihijaukan', kemudian juga ada yang mengatakan Pancasila anti syariat Islam. Kemudian pada tahun 1956, PKI waktu di konstituante, meminta sila ketuhanan yang maha esa diganti dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan lain sebagainya yang menjadi kekacauan saat itu.

"Itu penafsiran yang keliru. Yang benar Islam telah diwadahi dalam Pancasila. Makanya dalam Dekrit Presiden 1959 disebutkan Piagam Jakarta menjiwai Pancasila," tukas Kiai As’ad.

Dan sekarang nilai-nilai syariat Islam yang bersifat universal sudah diterapkan dalam bentuk UU seperti UU Haji, UU Bank Syariah, UU Perkawinan, dan lain-lain. Itu bukti bahwa Pancasila menaungi syariat Islam sehingga yang kelompok yang mengatakan Pancasila tidak memuat syariat Islam itu adalah salah.

Kiai As'ad menilai bahwa Indonesia adalah negara yang bisa menghasilkan ideologi yang bisa menaungi bangsa besar ini yaitu Pancasila. Beda dengan negara-negara lain. Sebut saja Pakistan dan Arab Saudi, yang sampai saat ini masih terus mencari ideologi ideal untuk negaranya. Ini patut disyukuri oleh seluruh pihak. Apalagi Pancasila sangat fleksibel dan terus relevan dengan perkembangan jaman.

Dalam hal ini, Kiai As'ad memuji langkah pemerintah dengan lahirnya UU melarang organisasi masyarakat yang anti Pancasila seperti Hizbut Thahir Indonesia (HTI). Dan pada saat yang sama, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, langkah ini merupakan suatu kemajuan dalam rangka menstabilkan dan menjaga eksistensi NKRI.

"Semua ideologi baik, tapi tidak semua ideologi lain cocok buat kita. Yang baik kita ambil yang jelek kita buang. Silakan mau mendirikan khilafah, tapi jangan disini. Jangan berlindung dengan mengatakan khilafah itu hanya wacana. Kalau wacana sudah ada organisasi bukan wacana lagi. Jadi pemahaman seperti ini harus dihilangkan. Ketika kita melangkah bernegara, maka visi dan ideologi negara yang jadi acuan yaitu Pancasila," papar Kiai As'ad dalam keterangan Humas BIN. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya