. Bantahan Bank Dunia tentang penguasaan 74 persen lahan oleh segelintir orang bermuatan politik dan bermaksud untuk melindungi Presiden Joko Widodo.
"Bank Dunia terindikasi dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi," kata Kordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa) Amirullah Hidayat kepada redaksi, Jumat (30/3).
Pertanyaannya, kenapa data yang dikeluarkan Bank Dunia tahun 2015 baru dibantah sekarang. Apalagi bantahan itu dikeluarkan saat posisi pemerintahan Jokowi terjepit terkait land reform atau reformasi agraria.
Amirullah yakin pernyataan yang dikeluarkan Bank Dunia itu hanya untuk menyelamatkan pemerintahan Jokowi yang gagal dalam dalam menyelesaikan
land reform, janji Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
"Penyataaan Bank Dunia itu berbau politik, dan pasti ada yang mensetting oleh tokoh penting Istana yang punya jaringan di Amerika Serikat sebagai pusat Bank Dunia. Ini guna melindungi Jokowi, apalagi kondisi saat itu Jokowi dalam posisi kalut menghadapi permasalahan isu tanah ini," ujar eks relawan Jokowi ini.
Amirullah menambahkan, salah satu penyebab para relawan Jokowi keluar dalam barisan pendukung karena pemerintah gagal dalam menyelesaikan permasalah konflik tanah. Sudah jadi rahasia umum sejak orde baru, jutaan hektar tanah rakyat dirampas oleh pengembang.
"Bahkan sejak Jokowi menjadi Presiden ratusan konflik permasalah tanah yang dilaporkan tidak adapun satu yang diselesaikan, hanya diberi janji-janji saja. Padahal, saat Pilpres 2014 masyarakat yang mengalami konflik tanah memilih Jokowi," tuturnya.
"Jadi intinya Bank Dunia dimanfaatkan untuk menutupi kegagalan Jokowi dalam memenuhi janji kampanyenya," tegas Amirullah mengunci komentarnya.
Bank Dunia sebelumnya membantah pernah mengeluarkan data 74 persen lahan RI dimiliki segelintir orang. Bantahan itu dialamatkan kepada Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais.
Padahal, kata Hanafi, sebelum dirinya, Komnas HAM (2016), Ombudsman (2017) dan beberapa tokoh pernah mengutip data itu, tapi tidak dibantah oleh Bank Dunia.
"Pertanyaannya sekarang, ketika Hanafi Rais merujuk pada angka yang sama, kenapa lantas Bank Dunia membantah sekarang, kenapa tidak membantah jauh-jauh hari sebelumnya," sebut Hanafi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.
[rus]
