11 Kabupaten kabupaten/kota di Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel.
Didampingi Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel Alex Noerdin juga ikut menyambangi kantor BPK Perwakilan Sumsel untuk menyerahkan LKPD Sumsel Tahun Anggaran 2017 Unaudited (belum diaudit) pada Kamis pagi (29/3).
"11 yang menyerahkan karena ada tujuh yang sudah menyerahkan duluan. Salah satunya Kabupaten Muba. Ini yang paling spektakuler karena penyerahan laporannya tercepat se Indonesia," ujar Alex Noerdin yang diamini oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel seperti dimuat RMOLSumsel.Com.
Alex melanjutkan, hasil pemeriksaan itu nantinya akan dibagi dalam beberapa kategori yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan WDP bahkan disclaimer.
Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Alex berharap semua kabupaten dan kota nantinya akan mendapatkan hasil penilaian WTP.
"Insya Allah, kita semua berharap hasil penilaian BPK nanti semua dapat WTP. Sebab kalau semua WTP itu berarti pembinaan oleh BPK berhasil," imbuhnya.
Lebih jauh Alex menerangkan, LKPD Sumsel sejak tiga tahun terakhir telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem ini memiliki beberapa manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengendalian fiskal, manajemen asset, akuntabilitas penyeriaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian untuk meningkatkan transparansi atas pendapatan dan biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga untuk memberikan gambaran posisi keuangan yang utuh dan informasi yang sebenarnya atas kewajiban pemerintah.
Alex juga mengimbau dalam rangka menyongsong persiapan penyediaan infrastruktur kegiatan Asian Games 2018, dan mengingat keterbatasan waktu persiaoan yang singkat maka diharapkan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik dan tidak menyalahi/melanggar peraturan.
"Apabila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah kiranya dapat berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Sumsel agar Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dan tetap memperoleh opini WTP," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muba, Beni Hernedi menyebutkan prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan antara pihak legislatif dan eksekutif.
"
Alhamdulillah Muba menjadi yang pertama di Indonesia yang tercepat di LHP, dan diimbangi juga meraih opini WTP kelima kali berturut-turut dalam laporan pengelolaan keuangan daerah," terangnya.
Selain itu, Beni mengucapkan terima kasih dengan pihak auditor BPK RI yang juga turut bekerja ekstra dalam melakukan pemeriksaan.
"Ini bagian motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, dan Pemkab Muba akan terus melakukan koordinasi dan meminta arahan supaya pengelolaan keuangan daerah di Muba semakin lebih transparan," harapnya.
[wid]
