Pemindahan Ibukota Provinsi dari Kota Ambon ke Pulau Seram atau tepatnya di Maluku Tengah (Malteng) dinilai bisa mengakselerasi perkembangan pembangunan masyarakat Maluku.
Mantan Walikota Markus Ambon Jopie Papilaja menilai pemindahan ini merupakan langkah tepat yang bisa membawa perubahan bagi Maluku.
"Pemukiman baru akan muncul di sekitar pusat pemerintahan ibukota. Terjadi pertambahan penduduk di sekitar pusat perkantoran pemerintah provinsi. Hal tersebut juga akan berdampak pada kemunculan ekonomi baru, akibat tumbuhnya pemukiman baru," jelasnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (29/3).
Selain itu, Jopie menilai bahwa usaha-usaha pertanian rakyat akan semakin dinamis dan produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah di kawasan sekitar pusat pemukiman baru.
Menurutnya, daya dukung Pulau Ambon, khususnya Kota Ambon sudah tidak sanggup lagi menopang arus urbanisasi yang tinggi. Kebutuhan perumahan meningkat, sementara ketersediaan lahan untuk pemukiman terbatas.
Kawasan serapan air di perbukitan sekitar Kota Ambon bahkan telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, dan diprediksi akan semakin meluas setiap tahun.
“Setiap musim hujan, terjadi banjir dan longsor, akibat air hujan tidak lagi tertahan di area perbukitan yang telah berubah fungsi. Akibatnya, tiap tahun terjadi musibah banjir dan longsor,†jelasnya.
Tidak cukup sampai di situ, Jopie juga menilai bahwa kepadatan lalulintas di Kota Ambon sudah semakin parah. Sebab, Ambon telah menjelma menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat ekonomi. Sehingga, dinamika aktivitas masyarakat dan transportasi semakin tinggi.
"Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor meningkat, mengakibatkan kepadatan dan kemacetan lalu-lintas yang semakin parah di Kota Ambon," sambungnya.
Namun demikian, jika ibukota dipindah maka tidak serta merta meminta segalanya ke Pulau Seram.
"Kota Ambon akan tetap menjadi kota pendidikan, kota transit bisnis, pusat ekonomi, yang tidak mungkin berpindah ke Pulau Seram," tutupnya.
[ian]
