Berita

Foto: FKKMGP

Nusantara

Warga Gunung Pangajar Merasa Dikibuli, Jokowi Diminta Turun Tangan

KAMIS, 29 MARET 2018 | 13:27 WIB | LAPORAN:

Masyarakat di kaki Gunung Pangajar meminta pemerintah untuk meninjau ulang penambangan yang dilakukan BBWS dan PT PP di area pemukiman mereka.

"Selama  ini warga kami dikibuli oleh pihak BBWS dan PT. PP atas kegiatan eksplorasi penambangan Gunung Pangajar," kata Ketua Forum Koordinasi Karang Taruna dan Masyarakat Kaki Gunung Pangajar (FKKMGP), Hendra Bima dalam rilis tertulisnya yang diterima redaksi.

Hendra menegaskan bahwa BBWS dan PT. PP seharusnya mengerti dan memahami prosedur yang benar terkait kegiatan eksplorasi penambangan di sebuah daerah. Apalagi ada ratusan dan bahkan ribuan warga yang terkena dampaknya.


"Yang jelas warga kami, khususnya yang berada di kaki Gunung Pangajar sangat menyesalkan tindakan BBWS dan PT. PP yang semena-mena melakukan penambangan tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada warga," tuturnya.

Hendra juga menuding pihak PT. PP tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Energi dan Meneral Provinsi Jawa Barat.

 "Ini yang sangat kami sayangkan, sekelas BUMN kok tidak memiliki tatakrama dan sopan santun kepada masyarakat, harusnya mereka paham dan menghargai kami selaku rakyat," tegasnya.

Menurutnya, Gunung Pangajar itu adalah aset terbesar dan berharga bagi warga baik dari sumber mata air, sangat kaya dengan material organik yang akan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah.

"Nah, kalau sekarang ditambang, kemana masyarakat akan mendapatkan penghasilan dan penghidupan, sejak dahulu kala kehidupan mereka sebagian besar dari Pangajar, sebagian besar warga adalah pertanian," katanya.[wid]



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya