Serapan anggaran APBD 2018 DKI Jakarta baru tercapai 8 persen. Padahal, serapan itu menjadi tolok ukur kinerja pemerintah. Untuk itu, Gubernur Anies Baswedan diingatkan segera berbenah dan jangan tersandera utang politik. Anies harus mengedepankan kepentingan publik.
Pengamat tata kota, Nirwono Yoga mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran masih minim pada triwulan pertama tahun ini. MisÂalnya, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih menunggu arahan dan kepastian dari Gubernur soal perombakan jabatan.
"Ada kecenderungan semua program ditunda dulu," katanya.
Selain itu, program-program di APBD 2018 masih menyeÂsuaikan Rancangan Pemerintah Jangka Menengah (RPJMD) yang juga bakal disahkan bulan depan.
"APBD 2018 baru mulai pada tahap penyesuaian dengan proÂgram kerja gubernur baru, draf RPJMD 2017-2022 sebagai lanÂdasan kerja juga baru akan disahÂkan April mendatang," ujarnya.
Dia menambahkan, lantaran pekerjaan lainnya masih dalam proses administrasi dan belum masuk ke proses lelang.
"Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini masih minim sekali karena belum ada pengeluaran biaya," tukasnya.
Sementara anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI JaÂkarta Yuke Yurike mengatakan, belanja pemerintah masih menÂjadi andalan untuk menggeraÂkan perekonomian di Jakarta. Seharusnya, dengan pengesaÂhan APBD yang tepat waktu diimbangi dengan penyerapan yang baik.
Anies, lanjutnya, pernah mengkritik penyerapan APBD itu harus terbagi merata selama 12 bulan. Dengan besaran APBD Rp 77 triliun, seharusnya setiap bulan terserap Rp 6,4 triliun. Artinya, pada bulan ketiga ini peÂnyerapan harus mencapai Rp 19,2 triliun atau sekitar 25 persen.
"Tapi faktanya penyerapan masih 8 persen. Itu pun saya yakini hanya belanja pegawai yang memang rutin. Ini artinya belum ada satu pun program pembangunan yang jalan. SeÂjauh ini yang diresmikan ialah proyek warisan dari pemerintah sebelumnya," kata Yuke saat dihubungi, kemarin.
Yuke mengingatkan, masyarakat sudah sangat kritis terhadap pemerintah. Jadi sangat wajar bahwa kepemimpinan saat ini terlalu sibuk mengerjakan kebijakan yang populis dan menÂgorbankan kepentingan publik yang lebih penting. Mereka juga menilai, pemprov terlalu sibuk memoles citra demi elektabilitas dan popularitas.
"Seharusnya selama lima tahun ini menjadi periode kerja, bukan lagi periode pemilihan yang membutuhkan pencitraan. Rakyat membutuhkan kinerja bukan popularitas," tegasnya.
Berdasarkan situs publik. bapedadki.net, penyerapan APBD DKI pada triwulan perÂtama tahun 2018 baru mencapai 8,1 persen. Terlihat, penyerapan anggaran baru terserap sebesar Rp 5,8 triliun dari total belanja daerah Rp 71,1 triliun.
Belanja daerah dalam APBD DKI dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan tidak langÂsung. Untuk belanja langsung, realisasi penyerapan baru menÂcapai 5,4 persen atau sebesar Rp 2,1 triliun dari total belanja langÂsung sebesar Rp 40,1 triliun.
Sedangkan, realisasi penyÂerapan belanja tidak langsung yang tediri dari belanja pegawai, hibah, subsidi dan bantuan sosial dan lainnya baru mencapai Rp 3,6 triliun dari total belanja tidak langsung Rp 30,9 triliun.
Padahal, awal 2018 lalu, SanÂdiaga optimistis penyerapan anggaran APBD DKI 2018 akan mencapai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun setiap bulannya. Dengan target tersebut, dirinya berharap tiap kuartal, penyeraÂpan APBD DKI 2018 mencapai Rp 20 triliun. ***
