Berita

Charles Honoris/Net

Politik

Charles Honoris: Jangan Pakai Pendekatan Perang Di Papua!

KAMIS, 29 MARET 2018 | 01:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pendekatan militer dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dihentikan. Sebab, pendekatan ini bisa membuat dunia internasional menuduh TNI sebagai pelanggar HAM.

Selain itu, masyarakat juga tidak tenang karena merasa diteror degan penggunaan-penggunaan istilah menakutkan seperti perang.

Begitu kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (28/3).


Menurutnya, pendekatan yang paling tepat adalah melakukan pendekatan penegakan hukum.

"Pendekatan penegakan hukum adalah yang paling tepat, sehingga penindakannya pun dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada trauma di tengah masyarakat Papua lagi. Jangan pakai pendekatan perang," ujarnya.

Dalam hal ini, politisi PDIP ini  mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menghadapi apapun kejadian di tanah Papua dengan penegakan hukum. Charles berkeyakinan bahwa masyarakat Papua mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi tersebut.

Selain itu rakyat Papua mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan oleh presiden Jokowi untuk tanah Papua dengan anggaran yang meningkat tajam. Charles juga berharap upaya yang dilakukan TNI dapat sejalan dengan arah kebijakan Presiden.

"Bukan sedikit-sedikit keluar pernyataan perang. Kita adalah bangsa yang semakin beradab. Kondisi di Papua sudah sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu," tukasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya