Utang luar negeri Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari Rp4 ribu triliun. jika pemerintah tak segera mengambil langkah antisipatif bukan tidak mungkin utang bisa tembus hingga angka Rp5 ribu triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menilai ada beberapa langkah yang harus segera diambil pemerintah agar utang tidak semakin membengkak.
"Pertama mengevaluasi efektifitas defisit APBN yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal ekspansif," kata dia dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/3).
Heri menambahkan idealnya, ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah selama ini harusnya berdampak pada peningkatan produktifitas yang diantaranya tercermin pada peningkatan penerimaan negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan.
"Jangan sampai yang terjadi, defisit keseimbangan primer justru semakin membengkak," ujarnya.
Langkah kedua, lanjutnya, pemerintah harus tegas menetapkan kriteria atau prasyarat suatu program maupun proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Di samping untuk menjamin efektif meningkatkan produktifitas, juga harus mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utang.
Ketiga, tambahnya, pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi alternatif pembiayaan guna tetap menjaga kesinambungan fiskal. Jangan sampai terus bergantung pada Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen utang lainnya yang proposirnya mencapai lebih dari 80 persen dari total pembiayaan defisit.
"Jika pemerintah terus-menerus menumpuk utang, maka hasilnya rasio total utang pemerintah akan terus meningkat yang ujungnya akan menjadi beban fiskal pada tahun-tahun selanjutnya. Jangan sampai gali lobang, tutup lobang," kata Heri.
Keempat, lanjut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah tetap harus terus meningkatkan tax ratio Indonesia yang masih sangat rendah. Peningkatan itu kata dia bisa dilakukan dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak, terutama perusahaan-perusahan besar.
"Pemerintah jangan hanya berani mengejar wajib pajak dengan nominal kecil saja. Yang besar-besar termasuk perusahaan asing terkesan dibiarkan," ketus Heri.
Kelima, lagi-lagi Heri menambahkan, pemerintah harus konsisten untuk mengendalikan defisit dan rasio utang serta berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif lewat optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja.
"Keenam, pemerintah jangan terlena dengan rasio utang terhadap PDB yang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah harus melihatnya dari sudut kontribusi domestik kita seperti apa dan kemampuan untuk membayar utang jatuh tempo dengan salah satu indikatornya adalah tax ratio," pungkas anak buah Prabowo Subianto ini.
[nes]
