Berita

Puan Maharani/Net

Politik

Demo Siang Ini, Jaringan Mahasiswa Indonesia Desak KPK Tangkap Puan Dan Pramono

RABU, 28 MARET 2018 | 08:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Massa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Indonesia mengagendakan unjuk rasa terkait mega skandal korupsi KTP elektronik di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu siang (28/3).

Dalam aksi ini, seperti yang tertera dalam undangan yang diterima redaksi, dalam menangani kasus KTP-el, KPK diminta agar menjawab tuntutan dan harapan publik dengan kerja yang profesional, transparan dan independen tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

Koordinator Lapangan aksi Jaringan Mahasiswa Indonesia Budi mengatakan, permintaan ke KPK itu wajar karena sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyerukan untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam pusaran korupsi KTP-el, termasuk memproses dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung jika ada bukti yang kuat atas keterlibatan mereka.


Berikut lima tuntutan aksi Jaringan Mahasiswa Indonesia:

Pertama, fakta persidangan atas terdakwa Setya Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung berperan aktif dalam merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Kedua, mendesak KPK untuk tangkap dan adili Puan Maharani dan Pramono Anung yang terindikasi menerima anggaran proyek KTP-el, masing-masing sebesar 500 ribu dolar AS dari orang kepercayaan Setya Novanto yaitu Made Oka Masagung dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo mencopot Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet dan Puan Maharani dari Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan.

Keempat, meminta KPK berani jujur dan transparan dalam menuntaskan kasus KTP-el.

Kelima, dukungan penuh upaya penegakan hukum untuk beraih-bersih korupsi. [rus]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya