Watak keras kepemimpinan Presiden Filipina Rodrigo Duterte sepertinya hendak ditularkan ke pemimpin Myanmar. Soal geger etnis Rohingya, pria yang dijuluki "The Punisher" itu memprovokasi Myanmar menolak sanksi dari Badan HAM PBB. Duterte, kau menyebalkan.
Di bawah komando Duterte, Filipina menjadi satu di antara lima negara yang menolak resolusi itu. Sebelumnya, Burundi, China, Kuba, dan Venezuela menolak reolusi itu dan menghendaki agar pimpinan Myanmar, ngegas terus soal Rohingya.
Sikap nyebelin itu diamini Menteri Luar Negeri Filipina, Peter Cayetano, "masalah ini sedang dipolitisasi," ujar Cayetano seperti dilkutip Reuters, kemarin.
Dijelaskan, Filipina bersama empat negara menolak resolusi Dewan HAM PBB untuk memperpanjang mandat pelapor khusus mengenai situasi HAM di Myanmar selama satu tahun. Dan, menyerukan agar para pengungsi Rohingya yang terlantar dijamin keselamatannya saat kembali ke Rakhine.
Resolusi itu memang berat ke pemerintah Myanmar. PBB mendesak dicabutnya jam malam, dan memastikan keselamatan warga Rakhine. Selain itu, PBB meminta agar bantuan organisasi non-pemerintah domestik dan internasional dibuka, dan bisa bebas datang ke Rakhine.
Resolusi itu disepakati mayoritas anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Jumat pekan lalu dengan 135 negara memberikan suara mendukung, 26 abstain dan 10 negara menentang.
Gayung bersambut, sikap Duterte membawa Filipina menolak resolusi menuai protes. Menurut pernyataan PBB, Filipina dianggap tidak mendukung misi pencari fakta internasional. Sekalipun begitu, Filipina juga mendesak dunia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Oposisi di Filipina angkat suara. Anggota majelis rendah Kongres, Tom Villarin mengatakan Duterte memiliki pandangan yang rabun tentang krisis Rohingya, yang bersifat regional dan menuntut tanggapan regional.
"Jelas bahwa proses investigasi domestik telah diketahui ingin mendapat misi pencari fakta independen," katanya kepada
Arab News, kemarin. "Sebagai Ketua ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Filipina (Filipina) gagal menjalankan perannya dengan berpegang pada kebijakan non-interferensi yang tidak relevan," tambahnya.
Seperti biasa, oposan Filipina ini mencoba menarik kasus Rohingya untuk menyerang Duterte. Baginya, penolakan Filipina lebih karena Presiden Duterte juga menghadapi pengawasan internasional atas pelanggaran HAM dalam perang melawan obat-obatan terlarang.
Sebelumnya, sikap nyebelin Duterte tentang Rohingya sudah terlihat. Di dalam pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-India di New Delhi, India, Jumat, 26 Januari 2018, Duterte menyarankan Aung San Suu Kyi untuk mengabaikan keluhan para aktivis hak asasi manusia.
"Dia telah mengeluh bahwa kami sedang berbicara tentang negara kami, kepentingan negara kami, negara kami, dan saya katakan, 'Abaikan aktivis HAM. Mereka membuat keributan saja'," kata Duterte dalam forum pertemuan itu.
Duterte tidak menjelaskan kapan sebenarnya dia memberikan saran untuk mengabaikan aktivis HAM kepada Suu Kyi. Dia juga tidak menjelaskan tanggapan pemimpin gerakan demokrasi Myanmar itu atas sarannya tersebut.
Menurut badan PBB untuk pengungsian, IOM, Sejak Agustus 2017, lebih dari 688 ribu orang Rohingya menyeberang ke perbatasan Myanmar menuju Bangladesh. Mereka dibunuh, diperkosa, dan mengalami penindasan oleh militer Myanmar.
Duterte sendiri menuai banyak kritik dan kecaman dari sejumlah organisasi HAM dan PBB atas tindakan brutal operasi membasmi perdagangan narkoba di Filipina. Kebijakan Rodrigo Duterte dalam memberangus narkoba dimulai pada Juni 2016 serta telah memakan 3.400 korban yang terdiri atas pedagang dan pengguna narkoba. ***
