Berita

Politik

Pakar: Utang Bukan Digunakan Untuk Membayar Sektor Produksi

SELASA, 27 MARET 2018 | 19:24 WIB | LAPORAN:

Pakar Kebijakan Pembangunan, Hasudungan Sihombing menilai seharusnya, negara ini sudah tidak lagi memilih utang dalam pembangunan.

Menurutnya, Indonesia sudah menjalankan 20 tahun reformasi, namun agenda reformasi belum sepenuhnya berjalan. Salah satunya menghilangkan ketergantungan utang.

"Sebenarnya kita wajar tidak jadi negara penghutang, tapi hutang semakin bertumbuh," katanya dalam diskusi bertajuk 'Hutang, Demi Pembangunan atau Kehancuran?' di Jakarta Pusat, Selasa (27/3).


Alasan lain Indonesia bisa lepas dari kebiasaan utang yakni kekayaan alam yang dimiliki, mulai dari emas, minyak dan lain sebagainya.

"Masalahnya kita Indonesia yang punya sumber daya alam berlimpah, tapi dikelola seperti kita enggak punya apa-apa," sesalnya.

Hasudungan menambahkan, utang negara ini bertambah besar lantaran pemerintah menggunakan pinjaman untuk membangun infrastruktur yang tidak ada kaitannya sektor produktif.

"Harusnya investasi itu lebih ke sektor produktif. Dari mana jalan dan jembatan itu masuk sektor produktif. Itu sektor konstruksi. Kalau utang itu digunakan bukan untuk membayar sektor produksi, ini lebih bahaya lagi. Dua kali kita kena masalah kalau pakai utang," jelasnya.

Pengelolaan sumber daya dalam negeri yang buruk menurut dia membuat kehidupan masyarakat Indonesia pun semakin susah. Sebab, untuk membayar utang, pemerintah malah memakai uang dari penerimaan pajak. Hal ini berbeda dengan negara lain yang pengelolaan sumber daya alamnya sangat baik.

"Arab Saudi masyarakatnya hidup enak, Brunei tiap bulan ke rekening masyarakat karena pengelolaan sumber daya alamnya baik," demikian Hasudungan. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya