KINI politik dimulai dari kesederhanaan. Acara deklarasi calon presiden diadakan kecil-kecilan di rumah kediaman. Tanpa ada spanduk, umbul-umbul, dan segala kemeriahan yang umum pada acara semacam ini. Yang berkumpul di Jalan Bangka, Senin siang, 5 Maret 2018, hanya puluhan orang wartawan dan tim terdekat.
Setelah menyatakan kesiapan untuk menjadi di Pilpres 2019, sang bakal capres mengajak para wartawan untuk makan durian bersama. Bagi seorang yang telah dua kali duduki jabatan setingkat Menteri Koordinator, acara yang diadakannya tergolong sangat sederhana.
Bercermin dari acara deklarasi capres tersebut, kita seperti diajari bahwa Indonesia membutuhkan kesederhanaan sebagai sebuah jalan baru politik. Sebuah anti-tesis, counter pemikiran, terhadap sistem politik yang sudah mapan. Sistem politik yang sangat boros dan oligarkis.
Sistem yang juga hendak diubah oleh sang capres, dengan konsep sistem pembiayaan partai politik oleh negara. Para taipan kelak tidak dapat lagi mencampuri urusan partai politik. Korupsi para politisi akan anjlok. Sebab dengan sistem baru, tidak diperlukan sepeser pun mahar untuk menjadi kandidat.
Akibatnya hanya integritas dan rekam jejak yang diperhitungkan dalam kontestasi politik semacam itu nanti. Intelektual-intelektual muda yang berkualitas akhirnya dapat tampil dan membawa politik Indonesia lebih cerah di masa depan. Ini salah satu mimpinya.
Mimpi lainnya adalah mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 10% selama lima tahun, 2019-2024. Suatu capaian yang belum pernah dialami Indonesia sepanjang usia Republik. Negara-negara maju di kawasan Asia, seperti Jepang dan Tiongkok, sudah pernah mengalami pertumbuhan double dijit ini selama belasan hingga puluhan tahun. Ia bermimpi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat mengejar kesejahteraan rakyat di negara maju tersebut.
Sang capres adalah seorang yang sudah 40 tahun lamanya berjuang untuk demokrasi dan kesejahteraan rakyat, dari luar sistem atau dengan masuk ke dalamnya. Perjuangan untuk demokrasi pernah dibayarnya dengan menjadi tahanan politik selama 1,5 tahun di Bandung. Pilihan hidupnya pasca keluar dari tahanan politik dan belajar menjadi ekonom, juga diabdikan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat.
Pengabdian yang sempat kesampaian, walau singkat. Berada di tim ekonomi Gus Dur selama 21 bulan, ia mampu meninggalkan jejak-jejak yang baik dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini dimungkinkan karena Gus Dur tidak mengintervensi dirinya sama sekali. Di luar pemerintahan, ia tetap dekat dengan kalangan pergerakan memperjuangkan bersama isu-isu demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Sempat 11 bulan di Kabinet Jokowi, menjabat posisi yang sebenarnya bukan kehendak dan keahliannya. Akhirnya direshuffle juga karena pembelaan dirinya atas demokrasi dan kesejahteraan telah menyinggung para taipan reklamasi.
Empat puluh tahun perjuangan jelas bukan waktu yang pendek dalam kehidupan politik seseorang. Sangat lamanya waktu ini menunjukkan suatu ke-ajek-an, lebih dari konsistensi. Apa yang dibicarakan dan diperjuangkan selalu ajek berpihak bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat selama 40 tahun.
Apakah di dalam dan di luar sistem, ia ajek membela demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Sebelum atau sesudah menjabat, karakternya juga ajek, tetap sederhana dan menyayangi rakyat.
Sangat layaklah kemudian, karena rekam jejak ini, Rizal Ramli digelari sebagai "capres rakyat". Capres yang lebih dari separuh hidupnya ajek diabdikan untuk membela demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
[***]*Penulis adalah peneliti ekonomi politik di Lingkar Studi Perjuangan.
