Berita

Politik

Laporan Pertemuan Jokowi dan PSI Ke Ombudsman Bukan Karena Kepentingan Politik

MINGGU, 04 MARET 2018 | 15:42 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Laporan penyalahgunaan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Ombudsman RI oleh Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) sama sekali dilakukan bukan karena kepentingan politik.

Begitu dikatakan Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburrochman dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (4/3).

"Laporan ini sama sekali tidak terindikasi politik apapun," sambungnya.


Menurut dia, ACTA selama ini bergerak secara swadaya. ACTA juga tidak didomplengi kepentingan pihak tertentu. Di sisi lain, laporan justru berasal dari ketakutan atas penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan.

Habiburrochman menjelaskan, laporan itu juga merupakan imbauan atas betapa pentingnya penegakan etika dan peraturan perundang-undangan secara bersama-sama agar kelak kita tidak sama-sama dirugikan.

"Kami sama sekali tidak tendensius terhadap personalnya, baik kepada Presiden maupun Partai apapun, tapi kami fokus pada peristiwanya yang jelas melanggar hukum," tandasnya. [sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya