Berita

Andera H. Poeloengan-RMOL

Hukum

Penyelundupan Narkoba, Kompolnas Minta Polri Perkuat Polairud

SABTU, 24 FEBRUARI 2018 | 12:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Indonesia dengan perairan yang luas menjadi potensi tersendiri penyelundupan narkoba. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andera H. Poeloengan meminta agar Polri memperkuat Polisi Air dan Udara (Polairud) guna menekan jalur peredaran gelap narkoba melalui jalur laut.

Andera mengatakan, memang sangat sulit bagi aparat untuk menangkap siapa bandar besar yang mensuplai narkoba masuk ke Indonesia, oleh karenanya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memagari perairan yang dijadikan jalur peredaran narkoba.

"Artinya apa, operasi market, jadi ketika orang mau jualan disikat, barang mau masuk disikat. Makanya saya mencoba merekomendasikan bahwa perkuat Polairud," kata Andera usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).


Presiden Joko Widodo telah mencanagkan konsep poros maritim, sehingga eksistensi dan kekuatan Polairud untuk menjaga pantai-pantai tradisional yang rentan digunakan sebagai pelabuhan tikus dan pelabuhan pribadi menjadi efektif.

"Karena faktanya, ketika kami ke wilayah, ke daerah pantai seperti saya sampaikan tadi, enggak kuat Polairud kita," bebernya.

Penyelundup narkoba jenis sabu, tiga hari belakangan marak terjadi, tak tanggung-tanggung barang haram yang coba dimasukan ke Indonesia berton-ton. Jumat kemarin (23/2) satu kapal Taiwan kedapatan membawa 3 ton sabu yang hingga kini petugas gabungan masih melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut.

Penangkapan ini hanya berselang tiga hari sejak terungkapnya upaya penyelundupan narkotika sabu seberat 1,6 ton pada 20 Februari, dan terungkapnya penyelundupan 1 ton sabu pada 9 Februari silam. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya