Ada perbedaan pandangan antara politisi Kebun Sirih denÂgan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penataan Jakarta agar terbebas dari banjir.
Kalangan DPRD DKI JaÂkarta beranggapan, untuk memÂbebaskan Jakarta dari banjir, harus dilakukan penggusuran rumah warga di bantaran sungai atau kali. Artinya, tidak daÂpat menghindari penggusuran. Karena itulah, dewan berharap Anies harus berani tidak popÂuler dan mencabut janji-janji kampanye tidak akan melakukan penggusuran.
"Normalisasi sungai Ciliwung, Pesanggarahan dan Sunter itu harus menggusur. Begitupun melanjutkan proyek sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, harus juga menggusur. Susah menata Jakarta tanpa mengÂgusur," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ricardo saat dihubungi, kemarin.
Terlebih, sambungnya, saat ini pemprov sudah menyiapkan anggaran sampai Rp 1,5 triliun untuk proyek penggusuran dan membangun rusunami dari warÂga yang kena gusuran.
"Jadi penggusuran itu tidak terhindari. Terbukti, warga yang direlokasi ke rusunami (atau ke rusunawa) kehidupannya lebih baik. Mereka tidak lagi harus berepot-repot mengungsi saat banjir datang. Selain itu, akibat normalisasi pun titik banjir berkurang," jelasnya.
Dikatakannya, normalisasi sungai kini mulai dirasakan warga. Dulu kawasan Bukit Duri yang setiap hujan selalu banjir kini sudah terlindung.
"Efektivitasnya bisa dilihat di beberapa daerah Sungai CiliÂwung yang sudah dinormalisasi. Salah satunya di Bukit Duri yang tahun lalu menjadi viral dan kali ini tidak ada lagi yang teriak. Inilah yang harus dipahami seÂmuanya," tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji juga mendorong Pemprov DKI merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Cara demikian, katanya, bisa mengurangi ancaman banjir.
"Relokasi warga bantaran sungai merupakan kunci kurangi banjir. Kalau tidak segera dilakuÂkan relokasi maka banjir akan makin parah," kata Ongen.
Dia mengingatkan Pemprov DKI agar dalam melakukan reÂlokasi, warga diperlakukan secara manusiawi. "Jangan asal gusur pemukiman warga, tapi berikanÂlah mereka uang kerohiman yang memadai, sehingga relokasi tidak justru membuat masalah sosial baru," ujar Ongen.
Ongen mengharapkan Anies- Sandi meniru program guberÂnur-gubernur DKI sebelumnya dalam menangani warga yang direlokasi.
"Misalnya mereka dipindahkan ke rusunawa, seperti yang dijalankÂan Pak Jokowi dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," cetus Ongen.
Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya fokus menangani kebutuhan warga ketimbang bicara soal relokasi. Kalaupun ada relokasi, Anies memastikan pemindahan warga bantaran kali tak jauh dari tempat tinggalnya saat ini.
Sejak masa kampanye Pilgub DKI, Anies selalu menolak pengÂgusuran. Anies berulang kali menegaskan sikapnya menolak segala bentuk penggusuran yang dilakukan pemerintah sebelumÂnya. Dan Anies pun berjanji tidak akan melakukan itu. Contohnya saat disampaikan kepada warga di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara pada 11 Maret 2017.
"Menggusur itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan buat warga. Karena itu saya berkomitÂmen tidak akan melakukan pengÂgusuran," kata Anies.
Saat bertemu warga di rumah susun (rusun) Bumi CengkarÂeng Indah, Jakarta Barat, Anies juga mendapat banyak keluhan terutama terkait rencana pengÂgusuran. Anies menegaskan bahwa dirinya tidak suka konsep gusur-menggusur. Dia merasa penggusuran selama ini tidak memandang nasib para warga dan diibaratkan seperti barang.
"Saya tidak suka konsep menggusur, kami justru melakuÂkan penataan karena di seluruh dunia bisa ditata, Jakarta saja yang digarisin terus dipindah kayak barang," ungkap Anies, Senin (28/11).
"Ya Allah ini kan manusia bukan barang," tambahnya.
Anies juga membela warga Kampung Akuarium yang diguÂsur pemerintah sebelumnya. Saat itu, menurut Anies, proses gusur menggusur merupakan keputuÂsan warga DKI Jakarta. ***
