Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik usulan Ketua Komite Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto yang menyarankan Pemprov DKI Jakarta membentuk satuan tugas (Satgas) yang bertugas khusus menyetop swastanisasi air.
Menurut Sandiaga, masukan yang disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sangat bagus karena sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 K/Pdt/2017.
"Saya rasa itu masukan yang baik karena kita kan harus menjalankan putusan MA," kata pria yang akrab disapa Sandi ini di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).
Diketahui, Sandi dan Rosan P. Roslani merupakan tergugat dalam kasus akuisisi 100 persen saham yang dilakukan oleh Salim Group lewat Moya Indonesia Ptl Ltd Acuatico Pte Ltd dari tangan Recapital Advisor. Dimana dalam putusannya, MA meminta pemerintah menghentikan swastanisasi air di Jakarta.
Dimana akibat penjualan saham senilai transaksi 92,87 juta dolar AS atau setara Rp 1,24 triliun itu, Salim Group menjadi pemilik sah PT Aetra Air Jakarta, PT Aetra Air Tangerang serta PT Aetra Air Indonesia, menggantikan Recapital, perusahaan yang dimiliki oleh Sandiaga Uno dan Rosan P. Roslani.
MA Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 588/PDT/2015/PT DKI tertanggal 12 Januari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 527/PDT.G/2012/PN JKT PST tanggal 24 Maret 2015.
Disitu, MA mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan para tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara, khususnya warga DKI Jakarta.
Para tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) pada 6 Juni 1997 lalu yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001. PKS tersebut masih berlaku hingga kini.
Sandi menegaskan bahwa usulan BW, sapaan khas Bambang Widjojanto bakalan ditindaklanjuti.
"Nanti bentuknya bagaimana saya sarankan kepada tim untuk memastikan bahwa kita akan mengikuti keputusan MA. Kedua memastikan layanan air bersih, akses air bersih, khususnya masyarakat di kelas menengah ke bawah bisa terbuka. Dan ketiga adalah bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini mendapat kan air dengan harga yang murah. jadi bukan hanya aksesnya saja tapi juga (murah)," pungkas Sandi.
[dem]
