Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Memperbaiki Kinerja

KAMIS, 08 FEBRUARI 2018 | 03:32 WIB

PERSOALAN berawal dari penetapan target pembangunan yang berposisi lebih tinggi dibandingkan kapasitas. Angan-angan berbilangan besar sebagai target untuk mengarahkan output. Output yang didekati menggunakan revolusi mental. Ingin serba cepat secepat kilat di langit bagaikan membangun Candi Roro Jonggrang, namun kapasitas yang tersedia pada posisi keong emas. Walaupun emas, namun kecepatannya selambat siput.

Berlebihan dan tidak sabar itu menimbulkan konflik kata-kata secara terbuka. Ketidaksabaran itu merupakan pertanda adanya ketidakjelasan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang menghendaki ketepatan tinggi. Ketidaktepatan itu berasal dari fenomena buta huruf, bisu, dan tuli dalam berkomunikasi.

Misalnya, disebabkan oleh gagal dalam membaca angka-angka. Gagal membaca huruf berbahasa asing dan aseng. Tidak cakap dalam berbicara dan menulis menggunakan bahasa alam semesta, gerak tubuh yang tersirat sebagai pertanda maksud tersembunyi dalam hati nurani yang paling mendalam. Itu terutama dalam bekerja lintas bangsa-bangsa menggunakan bahasa dialek lokal, bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa aseng. Ini sekalipun alat penterjemah modern telah tersedia.


Gagal dalam mendengarkan suara sunyi senyap dentingan rintihan aspirasi rakyat kecil yang terisolasi, terbelakang, terlambat, tertinggal, dan serba terkendala. Terutama dalam mengambil kebijakan publik itu bukan hanya perlu ambang batas kemampuan tertinggi, melainkan pemerintah hendaknya paham betul dengan aspirasi rakyat kecil. Rakyat yang mustahil vokalis.

Persoalan buta huruf, bisu, dan tuli tersebut memperbesar kesenjangan kinerja. Kebutuhan merealisasikan kapasitas listrik 35 juta Mega Watt ternyata berlebihan, namun pemerintah tidak kunjung rendah hati memperbaiki dramatisasi target berbilangan besar. Kebutuhan berswasembada beras, jagung, kedelai, gula tebu, daging sapi, garam, susu sapi, dan ikan laut yang tidak trasnparan dengan kapasitas input dalam menghasilkan output itu telah ditafsirkan sebagai pencitraan.

Perintah bercitra baik itu menolak kebutuhan impor. Semakin impor ditolak, sedangkan barang tidak tersedia maka muncul dugaan skenario liar bermomentum harga pangan tinggi memperlama kelangkaan pangan, dan naiknya harga minyak mentah  sebagai tongkat estafet pemerintah kepada wakil.

Pertanda balita terlambat tumbuh membesar, kelaparan, dan asupan gizi buruk, hingga angka harapan hidup rendah itu belum menyadarkan pemerintah dalam menakar keterbatasan terhadap feomena buta huruf dalam membaca kapasitas rakyat jelata. Kuartil terbawah yang sangat menentukan penerapan kebijakan publik. Namun pemerintah masih asyik dengan jargon revolusi mental dan tidak bersedia memperbaiki ritme irama pembangunan nasional dan regional.

Crane jatuh, glinder jatuh, banjir bandang, hasil pembangunan jalan tol jauh di bawah target, tanah longsor yang menutupi rel kereta api, dan masih banyak lagi itu pun tidak segera menyadarkan pemerintah terhadap pembesaran utang.[***]

Sugiyono Madelan
Peneliti INDEF, Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya