Berita

Bima Arya Sugiarto/Net

Nusantara

Senator Puji Ketegasan Walikota Bogor Tutup THM Bermasalah

SABTU, 03 FEBRUARI 2018 | 12:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Konsistensi dan ketegasan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menutup tempat hiburan malam (THM) bermasalah terutama diskotik mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris.

Baru-baru ini, Walikota Bogor ini menindak dua diskotik di kawasan Sukasari karena tidak memiliki dokumen-dokumen perizinan serta mengabaikan peringatan dan teguran dari pemkot.

Fahira mengungkapkan, ketegasan Walikota Bogor menutup THM bermasalah patut dicontoh oleh kepala daerah lain. Dari catatan Fahira, aksi menutup THM bermasalah di Kota Bogor sudah beberapa kali dilakukan. Bahkan, walau sempat diperkarakan pengusaha THM ke kepolisian pada 2016, aksi penutupan THM bermasalah tidak surut.


"Silahkan berbisnis, tetapi harus ikut aturan. Buka diskotik dan jual miras tetapi tidak memiliki izin, tidak bisa ditolerir. Kita sama-sama tahulah, banyak pelanggaran hukum terjadi di diskotik. Kepala daerah harus tegas jaga daerahnya," ujar Fahira dalam keterangannya, Sabtu (3/2).

Fahira juga mengapresiasi sikap tegas Pemkot Bogor yang tidak penah mengeluarkan izin usaha baru untuk diskotik dan pub. Pemkot Bogor mengarahkan para pengusaha THM menghilangkan konsep diskotik dan mengubahnya menjadi cafe, resto atau karaoke keluarga yang bisa dikunjungi semua warga.

"Saya berharap warga Kota Bogor terus menjaga dan mendukung langkah walikotanya menutup THM bermasalah. Pasti banyak pihak-pihak yang terganggu dan dirugikan serta mencari berbagai cara untuk menghentikan langkah tegas Bima Arya ini," ungkap Fahira, senator Jakarta ini.

Belum lama ini, Pemkot Bogor menyegel diskotik Lipss Pool and Club dan X-One di kawasan Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, lantaran manajemen tidak mengindahkan peringatan dan teguran. Penyegalan dilakukan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya